Banda Aceh (fanews.id) — Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, bersama Ketua Satuan Tugas Covid-19 Nasional, Doni Monardo, menggelar rapat koordinasi penanganan Covid-19 melalui video conference dengan Satgas Covid-19 kabupaten/kota di Aceh. Vidcon tersebut digelar dari Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Sabtu, (26/9/2020).
Rakor tersebut digelar untuk membahas dan menyamakan persepsi terkait penanganan Covid-19 di Aceh. Selain Satgas Covid-19 kabupaten/kota, rapat juga diikuti secara langsung oleh Pangdam Iskandar Muda,
Hassanudin, Kapolda Aceh, Wahyu Widada, Sekretaris Daerah, Taqwallah, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, serta para Asisten Sekda Aceh dan Kepala SKPA.
Rapat juga diikuti oleh para ahli dan pakar dalam penanganan Covid-19 yang datang dalam rombongan Satgas Covid-19 Nasional.
Selain menggelar rapat koordinasi, Doni juga mengantarkan sejumlah bantuan yang dibutuhkan Aceh untuk penanganan Covid-19. Mulai dari ventilator, handsanitizer, APD hingga masker.
“Presiden menugaskan saya untuk membantu Aceh,” kata Doni Monardo.
Doni menyebutkan, pihaknya siap memperkuat dan memprioritaskan Aceh dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, pihaknya akan membantu sejumlah kebutuhan yang diperlukan Aceh dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.
Dalam kesempatan itu juga, Tim Satgas Covid-19 Aceh melaporkan seluruh perkembangan penanganan pandemi di Aceh. Satgas Covid-19 Aceh juga menyampaikan segala kebutuhannya untuk menunjang penanggulangan virus corona di Bumi Serambi Mekkah.
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melaporkan, saat ini RSUDZA membutuhkan tambahan ruang RICU dan ruang isolasi pasien. Ia juga melaporkan situasi terkini rumah sakit di kabupaten/kota dalam penanganan Covid-19. Nova mengatakan, total ruang isolasi di rumah sakit kabupaten/kota saat ini juga masih belum mencukupi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
“Idealnya, menurut hemat kami rumah sakit seperti RSUDZA harus memiliki kamar rawat kasus berat dan kritis sebanyak 225 tempat tidur. Oleh karena itu, kami mohon bantuan BNPB untuk keperluan Rumah Sakit Lapangan yang dikelola terpisah dari RSUDZA melalui rekan-rekan Forkopimda,” kata Nova.
Selanjutnya, Nova juga menyampaikan kebutuhan ruang isolasi untuk pasien OTG di seluruh Aceh. Ia mengatakan, setidaknya ada 1.628 ruang isolasi tambahan yang perlu disediakan di seluruh daerah di Aceh.
Nova mengatakan, ruang isolasi OTG merupakan hal yang amat dibutuhkan Aceh, sebab dalam waktu dekat pemerintah Aceh akan melaksanakan tracking dan tracing untuk memenuhi standar WHO. Dimana pemerintah harus mengambil tindakan khusus untuk menemukan, mengisolasi, menguji, merawat, melacak dan mengkarantina mereka yang pernah kontak dengan pasien positif.
Sementara Kapolda Aceh, Wahyu Widada, mengatakan, dalam rangka menanggulangi Covid-19 di Aceh, pihaknya terus memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan mengerahkan personil untuk pengawasan penerapan protokol kesehatan.
“Bersama TNI dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat,” kata Kapolda.
“Kita juga terus berusaha dan mengajak masyarakat agar sadar akan pentingnya penerapan kesehatan,” kata Wahyu.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Wahyu Widada juga berharap dukungan Pemerintah Pusat agar jumlah tes swab terhadap masyarakat di Aceh dapat ditingkatkan. Hal itu, penting untuk melacak sebaran Covid, sehingga dapat langsung dilakukan langkah penanganan.
Upaya penanggulangan Covid-19 di Aceh juga datang dari Tim Penggerak PKK Aceh. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati, mengatakan, selama ini pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait penggunaan masker sesuai dengan arahan dari Presiden.
“Sesuai arahan Presiden kami terus melakukan sosialiasai, begitupun dengan aksi Gebrak masker juga telah kami laksanakan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Aceh,” kata Dyah.
Saat ini, kata Dyah, pihaknya terus mengawal kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu, koordinasi dengan pengurus PKK mulai dari tingkat kabupaten hingga gampong terus dibangun.
“Saat ini bukan jumlah maskernya yang kurang, tapi kesadaran masyarakat yang masih rendah. Ini akan terus menjadi perhatian kami,” kata Dyah.[ril]
