Anggota MPR RI Fraksi PKS, M Nasir Djamil Dalam Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Hotel Diana, Kuta Alam Banda Aceh
Banda Aceh (fanews.id) — Anggota MPR RI Fraksi PKS, M Nasir Djamil, mengingatkan kalangan pemerintahan agar dalam mengeluarkan dan menerapkan kebijakan publik haruslah berdasar data atau bukti yang valid. Jika tidak, maka kebijakan itu tidak akan mampu mengatasi perilaku menyimpang di tengah masyarakat dan juga memberikan kebaikan dan kesejahteraan kepada warga.
Hal itu disampaikan Nasir Djamil saat memberikan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, dengan tema “Kebijakan Publik Yang Pancasilais”. Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 19 september 2020 di hotel Diana Kuta Alam, Banda Aceh, dan bekerjasama dengan Forum LSM Aceh, suatu kumpulan organisasi nonpemerintah yang selama ini kerap mengkritisi kebijakan pemerintah, baik pusat maupun lokal.
Menurut Nasir, kebijakan itu adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Sedangkan publik itu berkaitan dengan kehidupan orang banyak.
“Kebijakan publik yang Pancasilais itu adalah konsep dan asas yang diinspirasi oleh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Salah satunya, kebijakan publik itu harus sesuai dengan nilai Ketuhanan dan memberikan keadilan sosial”, ujar Nasir.
Dalam paparannya, Nasir juga kebijakan publik yang Pancasilais diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan publik yang muncul karena adanya perilaku menyimpang di tengah masyarakat. Misalnya, soal korupsi, perilaku seks bebas, narkoba, buang sampah sembarangan hingga pengelolaan sumber daya alam.
“Kebijakan publik yang Pancasilais itu membutuhkan infrastruktur pendukung untuk mengumpulkan bukti atau data dalam jumlah besar”, ujarnya.
Disamping “big data”, kebijakan publik yang Pancasilais itu menbutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten menganalisa kebijakan dan bebas kepentingan politik.
“Di Amerika dan Australia, mereka mendirikan lembaga independen untuk menerapkan kebijakan publik yang berbasis bukti atau data yang terkumpul merupakan gambaran dari realitas sosial masyarakat, bukan hasil rekaan pihak tertentu”, pungkas politisi asal Aceh itu. [red]
