Aceh Besar (fanews.id) — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kembali menerima penghargaan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 8 kali berturut dari Kementerian Keuangan RI, serta penghargaan atas penyaluran Dana Desa (DD) tercepat se Provinsi Aceh, yang diserahkan oleh Herkwin, kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh, yang diterima langsung oleh Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, di kantor Bupati Aceh Besar.
Ia mengatakan bahwa biasanya, penghargaan seperti ini, diserahkan secara langsung oleh Menteri Keuangan RI, namun dikarenakan sedang dimasa pandemi, pihaknya yang menyerahkan kepada kepala-kepala daerah. “Kali ini, kami mendapat kewenangan dari Menteri Keuangan RI untuk memberikan secara langsung, karena kita sebisa mungkin untuk tidak membuat kegiatan yang melibatkan orang banyak, serta berpotensi membuat kerumunan,” ujar dia.
“Penghargaan ini (WTP), diberikan atas penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019,” kata Herkwin.
Herkwin juga menambahkan bahwa capaian DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik pemerintah kabupaten Aceh Besar telah mencapai 95%, yaitu sebesar 55 Milyar dari 58 Milyar yang dianggarkan, sementara DAK cadangan, telah mencapai 35,9 Milyar dari 38 Milyar yang dianggarkan dengan persentase juga sebesar 95%. “Yang telah dikerjakan oleh pihak Pemkab Aceh Besar sudah sesuai prosedur, dan sudah sudah terbukti pengelolaan keuangannya itu tepat, kita berharap untuk terus dipertahankan, karena nantinya akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi”.
“Penyaluran dana desa tercepat, juga merupakan suatu bukti bahwa pemerintah Aceh Besar bekerja dengan profesional dalam mengelola administrasi dan keuangan dengan baik, sehingga bisa mendapat penghargaan 2 sekaligus seperti ini,” tuturnya.
Sementara itu, bupati Aceh Besar mengatakan bahwa pihaknya mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah, sehingga pihaknya bisa mendapatkan penghargaan tingkat nasional ini. “Kita sangat bersyukur, dan ini adalah berkat kerjasama dan dukungan seluruh instansi pemerintah daerah, mulai dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Camat, hingga kepala desa dalam ruang lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Besar,” hatur Mawardi Ali.
