Banda Aceh — Anggota DPR RI Komisi VIII berkunjung ke Aceh pada Rabu,15 September 2021. Kunjungan tersebut dalam rangka membahas tentang peningkatan kualitas pendidikan Islam, penanganan Covid-19 di Aceh dan masalah haji.
Dalam lawatan kerja ke Serambi Mekkah, Komisi VIII bertemu dengan Kakanwil Kemenag Aceh, Bupati Aceh Besar, Kakankemenag Aceh dan Rektor PTKIN di Aceh.
Pertemuan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Besar di Jantho.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr H Iqbal SAg MAg menyampaikan, saat ini pemerintah Aceh Besar telah menghibahkan tanah untuk pembangun MAN Insan Cendikia di Aceh Besar.
Ia mengatakan, tentunya harapan dan ide tersebut harus didukung oleh DPR RI.
“Kami berharap madrasah itu lahir karena Kota Jantho sangat strategis dan dekat dengan Ibukota Provinsi Aceh. Kami berharap melalui Ketua Komisi VIII MAN IC ini bisa lahir dan pak bupati siap menghibahkan tanah,” katanya.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut Iqbal juga menyampaikan tentang pembelajaran di madrasah selama masa Covid-19. Ia menjelaskan, pihaknya menganjurkan madrasah untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
“Banyak kegiatan selama ini hanya dapat kita lakukan secara Virtual, tapi hari ini kita bisa berkumpul bersama secara tatap muka dan Kita doakan mudah mudahan musibah pandemi ini cepat berlalu,” katanya.
“Selama masa Pandemi ini, Jajaran Kementerian Agama Kabupaten/Kota kita instruksikan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (SATGAS COVID-19), bagi daerah yang diperbolehkan melaksanakan tatap muka, tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya lagi.
Sementara itu terkait haji Iqbal mengatakan, telah dua tahun keberangkatan jemaah calon haji batal diberangkatkan. Akibatnya, menambah antrian mencapai 30 tahun karenanya ia berharap ada solusi untuk mengurangi jumlah antrian ini.
Sementara itu, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali berharap dukungan DPR RI untuk dihadirkannya MAN IC di Aceh Besar. Dalam kesempatan tersebut, Mawardi juga ikut menyerahkan proposal MAN IC kepada Komisi VIII.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah Aceh Besar telah mengembangkan program hafiz quran. Program hafiz tersebut dijalankan di Pesantren Fauzul Kabir.
“Harapan kami man ini bisa diwujudkan ini kewenangan Kemenag tapi ini akan dimanfaatkan anak Aceh Besar. Ini memang program kita sudah 400 desa disiapkan satu desa satu hafiz minimal bisa menjadi imam. Insya Allah setiap desa akan ada satu hafiz,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, pihaknya akan mendukung setiap program yang pro rakyat termasuk usulan MAN IC.
Selain itu, ia mengatakan, menyangkut dengan persoalan haji pihaknya akan terus mendorong agar menemukan solusi sehingga tidak lagi dibatalkan keberangkatan seperti dua tahun ini
“Salah satunya haji kita terus menyampaikan di komisi 8 insya Allah di 2022 haji dimulai,” ujarnya.
