“Gubernur Aceh, Ir.H.Nova Iriansyah, MT., saat melakukan penandatanganan MoU dengan Wakil Kepala BPIP RI, Prof.Dr. Haryono, M.Pd di ruang rapat Kantor BPIP, Jakarta Pusat, Senin, 4/10/2021. (Foto: HUMAS BPPA).
Jakarta – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI melakukan kerjasama dengan Pemerintah Aceh, terkait dengan ideologi Pancasila. Dalam rilis yang disiarkan Biro Humas Setda Aceh disebutkan, penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dengan Wakil Kepala BPIP RI Haryono di ruang rapat Kantor BPIP di Jakarta Pusat, Senin, 4 Oktober 2021.
Gubernur Nova dalam kegiatan itu mengatakan, kerjasama ini dilakukan demi meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila di Aceh, seperti yang dilakukan di daerah lain di Indonesia.
“Kita sangat sepaham, dan yang menjadi konsen saya adalah bagaimana kita kembali ke karakter yang sangat Pancasila,” kata Gubernur.
Gubernur menyebutkan, pemerintah Aceh saat ini juga tengah fokus terhadap pembinaan generasi di Aceh. Hal itu juga sejalan dengan program kerja BPIP, terutama mengajak kembali muda-mudi Indonesia untuk memahami konsep Pancasila sehingga karakter dan kekuatan pemuda nantinya tidak rusak.
“Kalau analisis saya, dua saja penyebabnya yang harus diantisipasi oleh konsepsi-konsepsi Pancasila,” sebut Gubernur.
Menurutnya, penyebab kerusakan generasi sekarang di Aceh ada dua, yakni narkoba, dan smartphone, yang isinya merusak para pemuda.
“Isinya itu ada judi online, pornografi. Mungkin Gadget lebih berbahaya dari narkoba. Karena gadgetnya sendiri tidak dilarang secara hukum, dan bisa digunakan di ruang publik, ruang prioritas sekali pun,” kata Gubernur.
Sehingga, tambahnya, jika tanpa kontrol orang tua jadi sangat berbahaya. Ini pula yang menjadi kekhawatiran Pemerintah Aceh saat ini.
“Saya terus terang mengandalkan Pancasila tulus untuk bisa saja mencegah hal tersebut,” katanya.
Gubernur Nova juga menyebutkan hingga saat ini, meskipun Aceh punya konsep Syariah Islam. Namun masyarakat Aceh tidak pula mempertentangkan kepancasilaan.
“Sejauh ini tidak ada pertentangan, justru yang mempersepsikan pertentangan itu bukan orang Aceh, tapi yang dari luar Aceh. Dalam persepsi itu seolah-olah ada pertentangan antara Pancasila dengan Syariat Islam di Aceh. Saya rasa tidak ada potensinya sama sekali,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPIP RI Haryono berterimakasih Kepada Pemerintah Aceh karena sudah melakukan kerjasama tersebut yang dinilai sangatlah penting untuk generasi sekarang.
“Mudah-mudahan MoU dan diskusi kita ini bisa segera kita realisasi, sehingga bisa seperti yang diharapkan oleh bapak gubernur,” ujarnya.
Dalam silaturahmi itu, Gubernur Aceh juga didampingi Kepala Badan Kesbangpol Aceh Drs. Mahdi Efendi dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Almuniza Kamal. []”
