“
FANEWS.ID | Pemerintah Republik Indonesia serahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya atas perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 terhadap laporan keuangan tahun 2020 sekaligus dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), opini laporan keuangan, kinerja pelaksanaan anggaran serta indeks kesehatan keuangan pemerintah daerah.
Piagam tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi, S.E., M.EC., PH.D, atas nama Menteri Keuangan RI dan diterima langsung oleh Bupati Nagan Raya, HM Jamin Idham, S.E. di Aula Bappeda setempat, Komplek Perkantoran Suka Makmue, Selasa 19/10/2021. Selain Piagam Penghargaan, Pemerintah RI juga menyerahkan plakat atas capaian Opini WTP 10 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2020.
Menurut Kepala Kanwil DJPb Aceh, sekurang-kurangnya ada empat pesan dari Menteri Keuangan RI kepada pemerintah daerah setelah memperoleh opini WTP sebagai tantangan yang harus diperhatikan. “Tantangan tersebut adalah mempertahankan opini WTP dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, menyelesaikan seluruh temuan BPK, memastikan tidak ada temuan berulang, memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat analisis dan memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Syafriadi menjelaskan, kinerja pelaksanaan anggaran Kabupaten Nagan Raya untuk tahun 2020 memperoleh predikat baik. Nilai realisasi pendapatan dan belanja berfluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2018 pendapatan dan belanja mengalami penurunan cukup tajam karena belanja Otonomi Khusus (Otsus) digunakan langsung oleh provinsi (tidak dibagikan ke pemda).
Selanjutnya, Kakanwil DJPb Aceh itu merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar realisasi dana TKDD harus dapat terserap maksimal untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah. Di samping itu, perlu dilakukan akselerasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahap II (maksimal 21 Oktober) serta dana desa tahap III dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada bulan Oktober.
Terkait opini laporan keuangan, katanya, kualitas laporan keuangan harus terus ditingkatkan agar opini WTP dapat dipertahankan. Kemudian, manfaatkan laporan keuangan sebagai alat analisis dalam penyusunan kebijakan.
Sementara kinerja pelaksanaan anggaran dan kesehatan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan optimalisasi pendapatan pajak daerah dan penyerapan dana transfer ke daerah dan dana desa (khususnya DAK Fisik). Secara bertahap proporsi belanja modal dan kualitas penganggaran perlu ditingkatkan.
“Perlunya akselerasi realisasi pendapatan dan belanja sejak awal tahun anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun serta perlunya menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah,” pungkas Syafriadi.
Bupati Nagan Raya, H.M. Jamin Idham, S.E. dalam sambutannya menyampaikan, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Bulan Maret dan April 2021 lalu.
“Alhamdullillah pada tanggal 30 April 2021 kemarin, BPK menetapkan opini WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2020. Opini WTP tersebut merupakan yang ke-3 kali secara berturut-turut yang diraih sejak tahun 2008,” terangnya.
Menurut Bupati, opini WTP menjadi salah satu indikator yang mencerminkan komitmen dan keberhasilan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah serta akuntabilitas dan transparansi yang menjadi tanggung jawab penggunaan anggaran daerah dan perlu terus ditingkatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas.
“Oleh karena itu, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menjadi perhatian serius bagi kami agar terus ditingkatkan kualitasnya dan sesuai azas umum dan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang baik,” tutupnya.
Dalam acara penyerahan piagam dan FGD juga berlangsung sesi tanya jawab. Ikut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua DPRK Nagan Raya, Dedi Irmayanda, Asisten I mewakili Sekda, Asisten III, jajaran DJPb Aceh, Kepala KPPN Meulaboh dan para Kepala SKPK terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.”[]
