Aceh Besar – Panglima Operasi GAM Daerah 26 Aceh Rayeuk saudara Muhammad Yatim yang panggilan Abu Bintara angkat bicara terkait penerimaan bantuan lahan tani untuk Kombatan GAM Aceh Rayeuk diminta Verifikasi Data dan Validasi dilakukan secara musyawarah dan mufakat di masing-masing daerah.
Bahwa kata Abu Bintara, menyampaikan hal tersebut sangatlah penting saat di wawancara oleh awak media ini hari Rabu tanggal 15 Desember 2021.
“Sambung Abu Bintara mantan Panglima Operasi GAM Daerah 26 Aceh Rayeuk ini, meminta kepada Panglima Wilayah/ Ketua Komite Peralihan Aceh KPA Aceh Rayeuk saudara Tgk, H. Muklis Basyah S.Sos yang sering dipanggil Adun Muklis cobalah berfikir kembali untuk lebih baik dan agar mengesankan Musyawarah Terkait data Kombatan GAM yang penerima bantuan lahan tani agar tidak yang tinggal.
“Katanya Abu Bintaran, ini walaupun saya tidak sering di undang lagi pada setiap pertemuan/ dukpakat KPA Aceh Rayeuk, ini bukanlah persoalan bagi saya tetapi dan yang penting adalah kita mantan Kombatan GAM Aceh Rayeuk tetap solid dan kompak dalam pengurusan perpolitikan di kabupaten Aceh Besar. Tegasnya Abu Bintara
“Ia juga berkata sudah 17 Tahun Perdamaian Aceh Antara GAM dan RI sesuai MoU Helsinki Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005, dan kita juga sama-sama tujuan menjaga Perdamaian Aceh yang telah terwujud dengan baik yang telah dimediasi oleh negara-negara Uni Eropa.
Tambahnya lagi Abu Bintara, juga berharap kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA Pusat) harus serius dalam memangku amanah ini, terkait permulihan ekonomi para Kombatan GAM di Aceh yang Masih Carut-marut sampai saat ini jangan hanya memikirkan nasibnya sendiri dan mantan Kombatan GAM ditelantarkan begitu saja. Katanya
Ia juga mengatakan, pekerjaan di Badan Reintegrasi Aceh BRA Pusat jangan melihat Aceh Besar memandang sebelah mata dan memberikan harapan palsu, namun perlu saudara ketahui masih banyak anak-anak yatim-piatu, janda-janda korban konflik yang belum semua tersentuh bantuan pasca Aceh Damai, dan nasipnya mereka itu semua menjadi tanggungjawab moral kita semua tidak semestinya Para Kombatan GAM juga serta tanggungjawab pemerintah Aceh khususnya.” tutupnya. [Rilis]
