BANDA ACEH – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Asrizal H Asnawi meminta Pemerintah Aceh dan jajaran untuk stop atau menghentikan sementara pengiriman crude palm oil (CPO) atau minyak nabati kelapa sawit ke luar Aceh.
Bahkan, Asrizal meminta Polda Aceh dan jajaran untuk menutup sementara perbatasan Aceh-Sumut agar tidak ada pengiriman CPO dari Aceh ke luar Aceh.
Komisi III DPRA Dukung Kegiatan Eksplorasi Blok Meulaboh dan Singkil
Pernyataan itu disampaikan Asrizal H Asnawi menyahuti persoalan yang sedang dirasakan masyarakat Aceh saat ini.
Yakni langka dan mahalnya minyak goreng (migor) di seluruh Aceh, baik kemasan maupun curah.
Menurutnya, Aceh salah satu penghasil minyak nabati kelapa sawit yang lumayan tinggi (masuk 10 besar menurut data Kompas.com). Namun kenyataannya, saat ini minyak goreng yang merupakan salah satu olahan turunan CPO bisa langka dan harganya terus meroket.
Untuk itu, ia meminta agar CPO dari Aceh tidak dikirim ke luar Aceh untuk sementara, sebagai bentuk protes masyarakat Aceh atas kondisi langkanya minyak goreng saat ini.
“Saya meminta Pemerintah Aceh dan jajaran, termasuk Polda Aceh untuk menutup sementara akses pengiriman CPO dari Aceh ke luar Aceh dengan cara menutup perbatasan,” tukas Asrizal, Senin (14/02/2022).
“Kenapa? Sebagai daerah penghasil minyak sawit yang juga lumayan besar, rasanya jadi aneh jika di Aceh mencapai harga tinggi sampai Rp 22.000 per liter. Sementara kita tahu harga di level petani, masih dua ribuan,” tambah Asrizal.
Asrizal menengarai, langka dan mahalnya harga minyak goreng karena ada pihak yang bermain. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mencurigai adanya mafia di level pengolahan.
“Mungkin ada mafia di tingkat pengolahan, sehingga tidak dibuat menjadi minyak goreng, tidak diolah menjadi minyak makan,” imbuhnya.
Menurutnya, minyak goreng merupakan salah satu turunan olahan CPO yang tidak begitu menjanjikan bagi pengusaha atau perusahaan.
“CPO lebih menguntungkan jika diolah jadi kosmetik mungkin. Makanya kita berharap para pengusaha tidak terlalu mengejar keuntungan,” ulasnya.
“Tetapi pikir juga masyarakat yang mana minyak goreng itu menjadi kebutuhan primer rumah tangga,” tandas Asrizal.
Apalagi, saat ini kondisi ekonomi masyarakat belum normal karena masih dalam pemulihan dari dampak pandemi.
“Kondisi ekonomi masyarakat belum normal, masak harus belanja dengan harga tidak normal,” ujar dia.
Terakhir, Asrizal mengungkapkan, pernyataan terkait stop pengiriman CPO dari Aceh itu sengaja ia disampaikan agar menjadi atensi pemerintah pusat.
“Bahwa minyak makan di Aceh sudah kritis. Aceh yang banyak kebun sawit tapi bisa-bisanya minyak goreng langka dan mahal di sini,” ujarnya.
“Kita juga minta Polda Aceh untuk menyelidiki jika ada pihak-pihak yang sengaja menimbun CPO untuk diolah menjadi produk lain selain minyak goreng,” pungkasnya”
