BERITA ONLINE TERVIRAL

Warga Badui Dalam Mulai Mau Berobat Pakai BPJS

Oleh : AR Lubis    Editor : Redaksi    Minggu, 11 Juni 2023 - 11:42 WIB    Banda Aceh

Bagikan informasi Beritanya Via :
Bagikan informasi Beritanya Via :

0:00

fanews.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, telah memfasilitasi masyarakat Badui Dalam, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten, untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Warga Badui didaftarkan menjadi penerima bantuan iuran (PBI) JKN agar bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

“Data tahun 2022, dari 5.211 yang tercatat Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), sudah ada 3.519 warga Kanekes masuk PBI dengan biaya pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat,” kata Kepala Seksi (Kasie) JKN Dinkes Lebak, Agus Rifki Hidayat melalui keterangan pers, Minggu (11/6/2023).

Perekaman kependudukan telah dilakukan dengan melibatkan Disdukcapil Kabupaten Lebak. Perekaman ini bertujuan agar warga Kanekes mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK) supaya dapat diusulkan sebagai peserta JKN PBI.

Baca Juga Artikel Beritanya:  Pasien Baru Covid-19 Bertambah 87 Orang di Aceh

Kepala Disdukcapil Lebak Rahmat Nur Muhammad mengatakan, 5.211 orang yang sudah tercatat di Disdukcapil tersebut memang belum seluruhnya terdaftar menjadi peserta JKN.

Kendati demikian, semua warga Kanekes yang sudah melakukan perekaman kependudukan dipastikan akan diusulkan untuk menjadi peserta JKN PBI.

“Selanjutnya perekaman akan terus dilakukan secara bertahap,” kata Rahmat.

Rahmi Hidayati, seorang pemerhati masyarakat Badui menceritakan, mulanya masyarakat Badui lebih memilih pengobatan tradisional menggunakan tumbuhan.

Namun setelah ada salah satu warga yang masih bocah sembuh dari lumpuh berkat berhasil dioperasi, masyarakat Badui mulai antusias mendaftarkan diri sebagai peserta JKN PBI.

Bocah itu bernama Sardin (11), ia sembuh setelah melakukan operasi dengan pelayanan kesehatan sebagai peserta JKN PBI.

Baca Juga Artikel Beritanya:  "Kemenkes : Jemaah Umrah Tidak Wajib Vaksin Meningitis

“Saya foto Sardin yang terkulai lemas karena lumpuh, saya kirim foto itu ke pak Menkes (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin) saya bilang, kita bisa bantu apa? Kata pak Menkes pokoknya diurus sama pak Dirjen nanti semua biaya kami tanggung,” ujar Rahmi di Desa Kanekes.

Sardin mengalami lumpuh total sejak tahun 2020. Kondisi bocah itu disebabkan terjatuh saat memikul kayu, ketika tengah membantu orang tuanya.

“Saya lapor ke pak Menkes kemudian beliau langsung urus dan menghubungi langsung BPJS Kesehatan Banten. Akhirnya dalam waktu 2 hari itu selesai BPJS nya,” ungkap Rahmi.

Setelah menjalani operasi dan perawatan selama 3,5 bulan, Sardin mulai bisa menggerakan kedua tangan dan kakinya.

Baca Juga Artikel Beritanya:  Kapolda Aceh Minta Masyarakat Patuhi Imbauan Pemerintah Terkait Obat Sirup Anak

Salah satu tokoh warga Badui, Mursid mengataka n, warga Badui dalam menyambut baik upaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat dan gratis.

”Kami mengusulkan (pelayanan kesehatan) yang gratis. Dasar punya BPJS kesehatan kan harus punya KTP. Nanti kebutuhan warga untuk pelayanan kesehatan bisa memanfaatkan BPJS tersebut,” kata Mursid.

Mursid menuturkan, jika ada warga Badui yang sakit, pengobatan akan dilakukan secara tradisional terlebih dahulu. Jika masih sakit, Mursid menyatakan pengobatan dapat diteruskan dengan memanfaatkan program JKN dari pemerintah.

“Dengan adanya program ‘jemput bola’ ini kami berterima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini (JKN) sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Mursid.

sumber: tirto

Baca Juga

Kesehatan

Konsumsi Gula Berlebih, Waspadai Risikonya

Kesehatan

Menkes sebut Stunting-pedia Bantu ambil Langkah Entaskan Stunting

Kesehatan

“Berpotensi Zoonosis, Pemerintah Waspada KLB Flu Burung

Kesehatan

Terapkan KTR Untuk Ciptakan Lingkungan Sehat

Kesehatan

Pemerintah Aceh Gelar Vaksinasi Khusus SKPA dan RSUDZA

Kesehatan

Wakil Ketua Komisi I DPR Fasilitasi Pemulangan Pasien Bocor Jantung Asal Aceh

Kesehatan

Dinkes Aceh Gelar Pertemuan Validasi Data HIV/AIDS dan PIMS

Kesehatan

Mandatory Spending Dihapus, Kontra dengan Reformasi Kesehatan