FANEWS.ID – Dugaan manipulasi laporan keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Waskita Karya Tbk (Waskita) dan PT Wijaya Karya Tbk (Wika) telah membongkar fakta bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) baru sekadar formalitas.
Pengawasan berlapis dari berbagai lembaga dan seabrek aturan GCG tidak ada artinya, jika pejabatnya bermental ABS (Asal Bapak Senang) dan korup.
Pejabat BUMN yang bermental ABS akan melakukan segala cara untuk menyenangkan “bosnya.” Salah satunya dengan memanipulasi laporan keuangan atau membuat laporan keuangan palsu.
Laporan keuangan dipoles sedemikian rupa agar terlihat bagus, padahal faktanya buruk.Tindakan tak berakhlak itu dipastikan bakal mewariskan tumpukan masalah kepada pejabat penggantinya.
Kasus perusahaan terbuka BUMN yang mempercantik laporan keuangan ini sudah berulang kali terjadi. Yang terbaru, Wakil Menteri BUMN II, Kartiko Wirjoatmodjo dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6/2023), mengungkapkan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan di Waskita dan Wika.
Sebagaimana dikutip dari Antaranews, pria yang akrab dipanggil Tiko ini mengatakan, laporan keuangan dua BUMN Karya itu tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Laporan keuangannya menyatakan selalu untung, padahal arus kas (cash flow) perusahaan tidak pernah positif.
Berdasarkan laporan Keuangan publikasi Waskita konsolidasian tahun 2022, pendapatan usaha perseroan naik, kerugian tahun berjalan turun.
Perseroan membukukan pendapatan usaha tahun 2022 sebesar Rp15,30 triliun atau naik 25,20% dibanding pendapatan usaha tahun 2021 sebesar Rp12,22 triliun. Sedangkan kerugian tahun berjalan turun 8,74%, yaitu dari Rp1,83 triliun di tahun 2021 menjadi Rp1,67 triliun di tahun 2022.
Bagaimana dengan kinerja Wika? Pendapatan bersih konsolidasian naik, tetapi perseroan justru merugi.
Wika di tahun 2022 mencatat rugi bersih konsolidasian sebesar Rp59,6 miliar, dibandingkan laba bersih konsolidasian Rp117,67 miliar di tahun 2021. Sedangkan pendapatan bersih konsolidasian sebesar Rp21,48 triliun atau naik 20,67% dibandingkan Rp17,80 triliun di tahun 2021.
Tak hanya merugi, kedua BUMN Karya itu juga disebut sedang kesulitan cash flow, sehingga Kementerian BUMN harus meminta persetujuan DPR untuk menyuntikkan dana sebesar Rp57,9 triliun guna menambah permodalan di 9 BUMN melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dengan adanya kasus manipulasi tersebut, banyak pihak meminta suntikan modal untuk dua BUMN itu ditunda sampai kasusnya jelas. Sebab, tindakan mempercantik laporan keuangan itu bakal meninggalkan “bom waktu,” yang siap meledak kapan saja. [•]
sumber: tirto
