FANEWS.ID – Baliho bakal calon legislatif (Bacaleg) mulai terpasang dan tersebar di berbagai titik Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Alat peraga tersebut tampak mejeng di pinggir-pinggir jalan dan ruang publik lainnya.
Di seputaran Bundaran Simpang Mesra, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala sudah banyak baliho bacaleg yang terpasang. Sejumlah baliho tersebut terpasang tepat di sudut jalan.
Dalam baliho tersebut para bacaleg menampilkan foto, nama hingga logo masing-masing. Bahkan pada baliho tersebut juga terdapat nomor urut masing-masing bacaleg. Padahal mencantumkan nomor pada baliho masih dilarang.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Panwaslih Aceh, Maitanur, mengatakan sejumlah alat peraga yang berseliweran di pinggir jalan tersebut sudah tidak wajar.
Menurutnya hal itu melanggar PKPU nomor 69 tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“Mereka melakukan kampanye di awal waktu. Artinya belum waktunya untuk kampanye. Kebanyakan yang dipasang itu Alat Peraga Kampanye (APK), bukan Alat Peraga Sosialisasi (APS). Sementara sekarang masih di masa APS dan itu pun tidak di tempat-tempat umum, ada aturannya juga,” kata Maitanur kepada HabaAceh.id, Selasa (24/10).
Maitanur menyampaikan, pemasangan APK yang ditemukan pihaknya juga telah mengganggu kepentingan umum. Sebab, banyak terpasang di pohon-pohon dan dan tempat ibadah.
“Hal-hal yang menjurus ke APK itu seperti nomor urut, dia menyampaikan visi dan misi, menampilkan citra diri. Yang terutama sekali ini nomor, bacalaeg kan belum ditetapkan nomornya, tapi rata-rata sudah ada nomor urut,” ujarnya.
Seharusnya, kata Maitanur, untuk nomor urut dan visi misi baru boleh dicantumkan setelah ditetapkan daftar calon tetap (DCT), yakni pada masa kampanye mulai tanggal 28 November 2023.
“Itu memang masa tahapan kampanye dan memang diberikan waktu kepada parpol dan bacaleg itu selama 75 hari,” ungkapnya.
Untuk itu, Maitanur, mengimbau kepada para bacaleg dan partai politik untuk menahan diri dan mematuhi aturan yang belaku. Sehingga tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan.
“Misalnya ketika dia sudah ditetapkan nanti nomornya tiga, tetapi sekarang dia menyebutkan dirinya nomor satu. Itukan nanti akan memalukan dirinya sendiri. Kitakan enggak tahu keputusan politik sebelum DCT,” pungkasnya.(red/habaaceh)
