Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Isnaini Husda, saat menemui massa aksi P3K, di Kantor DPRK Banda Aceh, Rabu 6 September 2023
Fanews.id, BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh berkomitmen mendukung kebijakan-kebijakan pimpinan daerah saat ini maupun sebelumnya untuk pembangunan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Banda Aceh.
“Pimpinan dan seluruh anggota DPRK mendukung terhadap kebijakan-kebijakan untuk pembangunan dan perbaikan yang berkelanjutan bagi Kota Banda Aceh,” kata Wakil Ketua DPRK, Isnaini Husda, saat menemui massa aksi Pemuda Peduli Pembangunan Kota (P3K), di Kantor DPRK Banda Aceh, Rabu 6 September 2023.
Menurut dia, yang telah dilaksanakan oleh Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin, merupakan langkah dan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Hal ini sesuai dengan aspirasi yang disuarakan oleh para massa P3K.
“Kami sangat sepakat dan mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh siapapun pimpinan daerah terhadap perbaikan Kota Banda Aceh,” tuturnya.
Lanjutnya, DPRK Banda Aceh juga sepakat untuk tidak mendukung siapapun pimpinan daerah yang mengubah Kota Banda Aceh menjadi porak-poranda. Dia mengatakan menerima kritik dan saran demi pembangunan dan pembenahan untuk menyelesaikan persoalan di kota ini.
Untuk diketahui, Pemuda Peduli Pembangunan Kota (P3K) melakukan orasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh untuk mendukung kinerja Pj Wali Kota Banda Aceh.
Koordinator Lapangan, Heri Safrizal, mengatakan pihaknya mendukung upaya Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin, untuk melunasi hutang peninggalan Pj Wali Kota sebelumnya, Bakri Siddiq, senilai Rp105 miliar. Pihaknya juga mengapresiasi tindakan dan program Amiruddin dalam penertiban pajak daerah secara dan terukur di setiap hasil yang disetorkan untuk melunasi hutang daerah.
Selain itu, P3K juga meminta kepada Anggota DPRK Banda Aceh mendukung program yang dijalankan oleh Pj Wali Kota Banda Aceh untuk melunasi hutang Kota Banda Aceh dan meminta komitmen dewan agar pokir disesuaikan untuk kepentingan bersama dalam pelunasan hutang.
