FANEWS.ID – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut performa Kinerja Ekonomi Indonesia salah satu yang terbaik di dunia. Hal itu disampaikan dia dalam acara Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Nasional, Rabu (31/1/2024).
“Indonesia adalah one of the best economic performance in the world. InsyaAllah tahun lalu (2023) pertumbuhan kita sekitar 5 persen,” ucap Perry, Rabu.
Perry memaparkan alasan Indonesia bisa bersaing dengan negara maju adalah karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat inflasi yang rendah, bahkan terendah di antara negara G20.
Inflasi di Tanah Air tetap terkendali di level 2,5 plus minus 1 persen. Kemudian, rupiah menunjukkan fase terapresiasi, kredit mengalami pertumbuhan hingga 10 persen.
Tak hanya itu, dia juga menjelaskan bahwa digitalisasi telah membawa dampak yang luar biasa. Melalui capaian yang hebat di tahun lalu, Perry optimistis bahwa ekonomi tahun ini akan juga lebih baik.
Pada 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan di atas 5 persen, inflasi pada range yang sama, yakni 2,5 plus minus 1 persen. Sementara itu pertumbuhan kredit dianalisa mencapai level 12 persen.
“Rupiah memang sekarang naik turun, kami yakin semester II akan terapresiasi mengarah kepada fundamentalnya,” ujar Perry.
Dalam pemaparannya, Perry juga menilai digitalisasi yang dilakukan di Indonesia termasuk yang tercepat di dunia. Hal ini tercermin dari langkah elektronifikasi keuangan pemerintah daerah, bantuan sosial, UMKM, dan konsolidasi industri melalui BI Fast.
“Indonesia termasuk yang tercepat, termasuk juga kerja sama internasional cross border payment,” kata dia.
Diketahui BI telah menggandeng empat negara untuk menyepakati kerja sama sistem pembayaran lintas negara. Keempat negara yang dimaksud yakni Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina.
Kerja sama tersebut menghubungkan sistem pembayaran melalui quick response (QR), fast payment, dan local currency settlement (LCS).
BI akan memperkokoh independensi dan konsistensi. Melalui evaluasi Rapat Dewan Gubernur (RDG), konsistensi pelaksanaan kebijakan dan memperluas koordinasi.
“Kami koordinasi erat dengan pemerintah, KSSK, asosiasi, termasuk juga asosiasi sistem pembayaran, Perbanas, dan juga dengan dunia usaha,” ucap dia.(red/tirto)
