FANEWS.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Jaya telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya untuk memberikan pendampingan pada pelaksanaan proyek strategis daerah tahun anggaran 2024.
Pendampingan oleh Kejari Pidie Jaya ini dilakukan berdasarkan surat Sekda Pidie Jaya nomor 005/050 tanggal 25 Maret 2024.
Proyek-proyek yang akan didampingi menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan tahun anggaran 2024.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Pidie Jaya, Hafrizal, menjelaskan bahwa, penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh Tim Pengamanan Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah (TPPSD) Kejari Pidie Jaya.
Penandatanganan ini melibatkan dinas/instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK/PPK), bendahara pengeluaran, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas.
Hafrizal menekankan bahwa pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari peran Kejaksaan dalam melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan dini untuk mencegah, menangkal, dan menanggulangi setiap ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan serta keamanan nasional di bidang pembangunan strategis.
“Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” ujar Hafrizal.
Sebagai aparatur penegak hukum, Kejaksaan memiliki peran preventif dalam mengawal program prioritas pemerintah daerah melalui pengamanan dan pendampingan hukum terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional maupun proyek pendukung strategis nasional di daerah.
Hal ini dilakukan dengan mendeteksi sedini mungkin adanya potensi pelanggaran administrasi, gaya hidup, dan tingkah laku (AGHT) yang dapat menghambat progres penyelesaian pekerjaan.
Secara terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Pidie Jaya, Jailani, menyampaikan harapannya agar dengan adanya kerja sama antara Kejaksaan dan Pemkab Pidie Jaya dalam hal pendampingan dan pengamanan proyek strategis daerah, perusahaan pelaksana dan konsultan pengawas dapat segera berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan jika terjadi permasalahan di lapangan.
“Kerja sama ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa setiap proyek strategis daerah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Jailani. (InfoPublik/red)
