Nikmati berita Interaktif Dan Live Siber Report 24 jam Fanews.co Gen Z
Download
Berita News terviral

Pemerintah Aceh Pertahankan WTP Enam Kali Berturut-turut

Oleh : AR Lubis    Editor : Redaksi    Selasa, 4 Mei 2021 - 06:42 WIB    Banda Aceh

Bagikan informasi Beritanya Via :
Bagikan informasi Beritanya Via :

0:00

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menerima buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas upaya Peningkatan Pajak Aceh dalam rangka mendukung Kemandirian Fiskal pada Pemerintah Aceh, oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK-RI, Beni Ruslandi, di Ruang Paripurna DPRA, Banda Aceh, Selasa (4/5/2021).

 

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020. WTP tersebut merupakan yang keenam kalinya didapat Pemerintah Aceh secara berturut-turut sejak tahun 2015.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu diserahkan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Beni Ruslandi. Pengerahan dilakukan dalam paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja atas upaya peningkatan pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal pada Pemerintah Aceh, di gedung DPRA, Selasa 4/05/2021.

Baca Juga Artikel Beritanya:  Wamentan Kunjungi Aceh Besar

“Terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020,” kata Nova.

Di saat bersamaan, kata Gubernur Nova, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya peningkatan pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal pada Pemerintah Aceh di tengah pandemi CovidI-19.

Nova menyebutkan, WTP ke enam kali berturut-turut tersebut berkat kerja keras dan kedisiplinan semua pihak dalam mengelola anggaran Pembangunan Aceh.

“Tentunya Ini merupakan sebuah rahmat Allah kepada kita di bulan suci Ramadhan dan harus kita syukuri, dengan terus mempertahankan dan meningkatkannya di masa-masa mendatang,” kata Nova.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tersebut adalah salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi ukuran tertentu dalam melihat suatu kemajuan rencana, program dan kegiatan pembangunan, dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh.

Baca Juga Artikel Beritanya:  USK Lanjutkan Kuliah Daring hingga 2 Oktober 2021

Pemerintah Aceh kata Nova, senantiasa memiliki komitmen tinggi dalam percepatan realisasi RPJM Aceh. Sepanjang tahun 2020,  pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan, antara lain dengan pembangunan infrastruktur, di antaranya pembukaan 12 ruas jalan guna memberikan kelancaran angkutan orang, barang dan berbagai hasil pertanian serta industri hingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kata Nova, menyampaikan apresiasi atas laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas upaya peningkatan pajak Aceh dalam rangka mendukung kemandirian fiskal pada Pemerintah Aceh oleh BPK-RI.

“Kami meyakini insya Allah dapat mewujudkan sistem Pemerintahan Aceh yang lebih baik dengan menerapkan prinsip clean government dan good governance dalam pengelolaan keuangannya serta dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBA,” kata Nova.

Baca Juga Artikel Beritanya:  Kapolda Aceh Dengar Arahan Presiden RI Via Vicon Terkait Penanganan Covid-19

Sementara itu Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Beni Ruslandi, mengatakan, WTP yang didapat Pemerintah Aceh selama enam tahun berturut-turut merupakan sesuatu yang patut  disyukuri. “Menjadi kebanggaan bersama yang patut untuk terus dipertahankan,” kata Beni.

Beni menyebutkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Pertama adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

BPK kata Beni, berupaya agar laporan yang telah diberikan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemangku kepentingan di pemerintah Aceh.

Hadir dalam penyerahan hasil pemeriksaan keuangan tersebut Kepala BPK-RI Perwakilan Aceh Arif Agus, Sekda Aceh dr.Taqwallah serta seluruh kepala SKPA dan Kepala Biro Setda Aceh yang mengikuti paripurna secara daring. []

Baca Juga

Uncategorized

Pasien Covid-19 Ikut Takbir Idul Fitri dari Balik Dinding Rumah Sakit

Uncategorized

Bati Tuud Koramil 25/Syiah Kuala Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Muspika

Uncategorized

Karo Humas Aceh : Vaksinasi Massal Hari ke 17 Capai 1.814, Total 25.254

Uncategorized

Faisal, Pemuda Penjaga Hutan Meninggal Dikeroyok OTK di Lamteuba

Uncategorized

Kapolda Aceh Apresiasi Pemusnahan Ladang Ganja di Aceh Utara

Uncategorized

Fenomena Okultasi Mars Terlihat di Langit Aceh Malam ke-6 Ramadhan

Uncategorized

Donasi Tahap Awal Terkumpul Rp. 14.057.000, Ketua DPRK Aceh Besar : Donasikan Yang Terbaik Untuk Saudara Kita Palestina

Uncategorized

SWI Aceh : Pembakaran Mobil Pimred Media Realitas Adalah Teror Terhadap Dunia PERS di Aceh