FANEWS.ID – Genap 18 tahun Aceh merasakan damai lewat MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI di Finlandia.
Di usia 18 tahun damai, Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Syamsul Rijal menilai MoU Helsinki harus dijadikan dasar pijakan terhadap memberi ruang lompatan pembangunan Aceh dari bagian NKRI agar jika tidak pun melampaui, dapat setara dengan provinsi lainnya.
Di sisi lain, kata Prof Syamsul, tata kelola Pemerintah Aceh harus lebih dinamis dengan meningkatkan komunikasi politis dinamis dengan Pemerintah Pusat guna mentransformasikan butir-butir MoU dan mendudukan secara proporsional dari amanat Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).
Hal tersebut disampaikan Prof Syamsul dalam keterangannya, Selasa (15/8/2023), di momentum peringatan 18 tahun MoU Helsinki atau hari damai Aceh.
“Apalagi 20 tahun mendatang NKRI berusia 100 tahun, karena itu RPJP Aceh dalam kurun waktu 2025 menuju 2045 harus memetakan memberi ruang lompatan pembangunan mengejar ketertingalan itu dalam segala lini. Aceh kaya SDA dan potensi SDM yang harus diupdate sehingga selaras untuk mengisi dinamika pembangunan itu,” ujarnya.
Mendasari kepada regulasi yang ada peta jalan Aceh 20 tahun mandatang, Prof Syamsul mengatakan sejatinya daerah paling barat ujung Sumatra ini damai sejahtera dan berkeadilan.
Selain itu, kata Prof Syamsul, pendidikan SDM mulia, industrialisasi di sektor pertanian, industrialisasi kelautan, industrialisasi wisata, dan konstruksi budaya dinamis Islami sejatinya menjadi atensi.
“Kehidupan sosio-religi-politik-kultural menggambarkan transformasi nilai keislaman yang modern dan diridhaiNya,” pungkas guru besar bidang Filsafat Islam itu. (*)
sumber: InfoPublik
