FA NEWS.ID – Kementerian Dalam Negeri Australia sedang mengadakan penyidikan terhadap kemungkinan TikTok dijadikan senjata oleh Pemerintah China. Hasil kajian itu menurut jadwal akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri, Clare O’Neil dalam beberapa pekan mendatang.
Sydney Morning Herald melaporkan, kajian itu berlangsung sejak tujuh bulan lalu. Penyerahannya pun akan bertepatan dengan Undang-undang baru di Amerika Serikat (AS) yang memungkinkan Presiden AS, Joe Biden memblokir TikTok.
Di Australia, kekhawatiran soal pemanfaatan TikTok oleh Pemerintah China telah ada sejak lama. Setiap departemen pun punya kebijakan berbeda terkait penggunaan TikTok di perangkat negara.
Menyikapi hal tersebut, O’Neil mengonfirmasi, pihaknya akan melihat data yang dikumpulkan perusahaan media sosial yang berbasis di negara otoriter seperti TikTok dan WEChat.
Salah satu sumber Pemerintah Australia yang tak berwenang berbicara ke publik, mengungkapkan, kajian yang dibuat juga menelaah manipulasi konten di TikTok. Manipulasi itu diduga dibuat berkaitan dengan Tibet dan Xinjiang sekaligus promosi posisi pro-Beijing.
Pada 2020, salah satu pejabat TikTok mengonfirmasi, aplikasi tersebut memang mensensor konten yang menyebabkan kemarahan China. Namun ia menegaskan hal itu tak lagi terjadi.
Selain Kementerian Dalam Negeri, ada Australian Signals Directorate dan Australian Cyber Security Centre yang terlibat dalam kajian ini. Tak hanya itu, Pemerintah Australia juga berkonsultasi dengan Pemerintahan AS di bawah Joe Biden.
Menanggapi kajian ini, juru bicara mengatakan perusahaan “terus terlibat secara kolaboratif dengan Kementerian Dalam Negeri dalam kaitannya dengan pengkajian semua media sosial di Australia.”
Fergus Ryan, pengamat Senior di Australian Strategic Policy Institute’s International Cyber Policy Centre, mengungkapkan, ada bukti jelas mencoba memengaruhi debat politik di masa lalu.
Ryan juga mengungkapkan, Australia bisa saja mengikuti kebijakan AS .
Di sisi lain, TikTok sendiri sudah membantah platformnya menjadi alat intelijen Pemerintah China. “Klaim tersebut tidak benar dan tanpa dasar. Pemerintah China tidak memiliki kendali langsung maupun tidak langsung atas ByteDance atau TikTok,” ujar Juru Bicara dalam pernyataan resminya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/3).
Pernyataan itu juga menyebut saham ByteDance, induk perusahaan, dimiliki oleh investor global (60 persen), pendiri perusahaan (20 persen), dan karyawan (20 persen).
“ByteDance adalah perusahaan swasta global,” menurut juru bicara itu. (*)
Sumber : CNN INDONESIA
