Berita Update Terviral

Home / Nasional

Senin, 6 Mei 2024 - 15:54 WIB

BPS Catat Indeks Ketimpangan Gender di Indonesia Turun

Oleh : AR Lubis    Editor : Redaksi    Senin, 6 Mei 2024 - 15:54 WIB    Banda Aceh

0:00

FANEWS.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia pada 2023 sebesar 0,447, atau turun sebanyak 0,012 poin dibandingkan sebelumnya sebesar 0,459. Penurunan IKG Indonesia pada tahun ini melanjutkan perbaikan yang telah dicapai sejak 2019.

“Nilai Indeks Ketimpangan Gender Indonesia adalah sebesar 0,447, turun 0,012 poin dibandingkan 2022,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/5/2024).

Dengan demikian, selama lima tahun terakhir, IKG Indonesia secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari data ini, menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Sejak 2018, IKG Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,010 poin per tahun sehingga totalnya mencapai 0,052 poin selama lima tahun terakhir.

Baca Juga Artikel Beritanya:  PTUN Tolak Gugatan Ghufron, Dewas KPK akan Bacakan Putusan Etik

Penurunan IKG Indonesia 2023 dipengaruhi oleh perbaikan seluruh indikator, khususnya dimensi pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 53,41 persen pada 2022 menjadi 54,52 persen pada 2023, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki meningkat dari 83,87 persen pada 2022 menjadi 84,26 persen pada 2023.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang konsisten pada ketiga dimensi pembentuknya. Perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa risiko potensial kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia telah berhasil diminimalkan.

Indikator dimensi kesehatan reproduksi pada 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan 2022. Pada 2023, MTF mencapai 0,126, sedikit menurun dibandingkan 2022 yang mencapai 0,140. MHPK20 mengalami penurunan sebesar 0,007 poin dari tahun sebelumnya menjadi 0,258.

Baca Juga Artikel Beritanya:  Aceh Raih Penghargaan DEN 2023

Sebagai informasi, MTF adalah proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Sedangkan MHPK20 adalah proporsi perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun.

Selanjutnya pada dimensi pemberdayaan, pada 2023, jumlah anggota parlemen perempuan meningkat sebesar 0,40 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 22,14 persen.

“Persentase anggota legislatif perempuan naik jadi 22,14 persen dan persentase anggota legislatif laki-laki turun jadi 77,86 persen,” kata Amalia.

Kondisi ini menyiratkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi lebih setara dibandingkan sebelumnya.

Baca Juga Artikel Beritanya:  Polisi Klaim Tak Ada Baju Bekas Impor Sitaan yang Bisa Dibawa Pulang

Dimensi penyusun IKG yang terakhir adalah dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan yang signifikan pada 2023. TPAK laki-laki mencapai 84,26 persen pada 2023, meningkat sebesar 0,39 persen poin dari tahun sebelumnya.

Begitu pula sebaliknya, TPAK perempuan meningkat 1,11 persen poin dari 53,41 persen pada 2022 menjadi 54,52 persen pada 2023. Semakin tinggi peningkatan TPAK perempuan dibandingkan laki-laki menunjukkan bahwa peluang perempuan dan laki-laki untuk memasuki pasar kerja semakin setara.(tirto/red)

Baca Juga

Nasional

Tabrakan KA Pandalungan vs Kijang di Pasuruan, 4 Orang Tewas

Nasional

Dua Fokus Awal Polri Tangani Kerusuhan Arema Vs Persebaya

Nasional

Gaji Honorer 2023 di Seluruh Indonesia, Aceh dan DKI Tertinggi

Nasional

Terima Sertifikat Dewan Pers, FA NEWS Resmi Terverifikasi Administrasi dan Faktual

Nasional

Eks Dirut Hutama Karya Jadi Tersangka Korupsi Tol Trans Sumatra

Nasional

42 Balita di Majene Keracunan Makanan Pencegah Stunting

Nasional

Pj Walkot Padang Panjang Ingin Tiru Pengelolaan Kebudayaan Aceh

Nasional

Taqwaddin; Perlunya Hakim Ad Hoc Jinayah di Aceh