FANEWS.ID – Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengatakan institusinya siap menjalankan penugasan pemerintah terkait kerja sama ekonomi dan investasi pangan dengan Kamboja, khususnya berkaitan dengan beras.
“Pada dasarnya kami siap melaksanakan penugasan tersebut. Kami juga telah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di PnomPenh dan dengan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja dan negara sekitarnya,” ujar Bayu dalam keterangan yang diterima, Rabu (12/6/2024).
Bayu juga menuturkan, sejauh ini Bulog sudah melakukan kerja sama perdagangan beras dengan Kamboja, baik dengan skema business-to-business (btb) maupun skema government-to-government (gtg) pada 2023 dan awal 2024.
“Kami juga telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait peluang investasi tersebut,” ungkap Bayu.
Pelaksanaan investasi berawal dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait Bulog yang akan melakukan investasi pada perusahaan beras di Kamboja pada acara HUT HIPMI ke-52 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (10/6/2024).
“Bulog akan akuisisi beberapa sumber beras di Kamboja. Presiden tadi sudah memerintahkan saya untuk kita tindak lanjut, dan sudah memang ditindaklanjuti, sekarang tinggal kami melakukan due diligence,” ungkap Luhut.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyebut mulai mempelajari usulan Presiden Joko Widodo kepada Perum Bulog untuk mengakuisisi perusahaan beras dari Kamboja. Langkah ini juga didorong untuk mengamankan stok cadangan beras pemerintah (CBP).
“Kalau idenya memang demikian kita akan pelajari supaya kita juga punya cadangan pangan, misalnya cadangan pangan di luar negeri itu juga ide yang bagus,” ucap Arief usai Diskusi Ketahanan Pangan dan Launching Rice Milling Plant AB2TI di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (11/6/2024).
Arief menjelaskan, CBP di luar negeri diupayakan untuk menahan stok tetap aman, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kebutuhan di dalam negeri maka bisa langsung mengirimnya dari CBP terkait.
“Jadi pada saat kita punya cadangan pangan di luar negeri, seandainya kita tidak memerlukan pun kita bisa jual. Di luar negeri itu juga baik sebenarnya, tapi saya harus pelajari seperti apa,” ujarnya.
Dengan mengakuisisi perusahaan beras di luar negeri untuk CBP, dia juga menuturkan bahwa Indonesia tidak mesti mengandalkan produksi di dalam negeri. Namun, produksi di domestik tetap diprioritaskan.(tirto)
