Meulaboh – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong percepatan penyerapan Dana Desa (DD),” di Kabupaten Aceh Barat kata Ramli MS, saat mengadakan silaturrahmi dengan para kepala desa dari kecamatan Arongan Lambalek dan Woyla Barat di Balai Musyawarah Gampong Suak Geudeubang Kecamatan Samatiga, Jumat (16/7/2021).
Langkah selanjutnya yang akan diupayakan yakni menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan sosial desa, serta kemudian, menginstruksikan kepada para kepala desa agar segera menyampaikan laporannya.
Keuchik yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat desa diminta untuk mengupayakan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 dengan mempercepat realisasi belanja dana desa serta percepat penyaluran dana sosial lainnya, ia memberi tenggat waktu hingga 6 hari kedepan untuk usulan tersebut.
Saat memberikan arahannya Ramli MS menegaskan bahwa camat tidak boleh campuri atau mengintervensi urusan Gampong itu semua mutlak hak prerogatif kepala desa, Camat hanya bertugas menjembatani urusan desa ke kabupaten, ujarnya
Kepala Desa yang definitif maupun Pejabat Sementara tidak bisa diturunkan oleh camat maupun bupati, namun bila kepala desa tersebut sudah keluar dari aturan dan Jalur yang ditetapkan undang-undang maka camat boleh usulkan untuk pemberhentian nya ke Bupati ucapnya lagi.
Pemimpin yang baik berasal dari orang-orang baik, maka yakinlah bahwa rakyat yang dia pimpin akan baik pula, “ini pemikiran sederhana kala melihat sosok seorang pemimpin” dan dirinya yakin para kepala desa yang menjabat sekarang merupakan orang pilihan yang telah melalui beberapa tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan sehingga menjadikan orang yang dipimpinnya menjadi makmur dan sejahtera kata Ramli MS
“Jati diri seorang pemimpin ditunjukkan dengan caranya memimpin dan memiliki konsep dalam membangun “ ia meminta para kepala desa agar mampu menggairahklan kembali pembangunan ekonomi masyarakat melaui program pokok PKK dengan memanfaatkan lahan terbuka dan pekarangan rumah dengan tanaman palawija dan tanaman obat, ucap Ramli MS,
Disamping itu, Sifat keterbukaan pemimpin wajib ada, kepala desa harus selalu bermusyawarah sehingga kebijakan yang di keluarkan merupakan keinginan masyarakat bukan keinginan kelompok, tutupnya. (Diskominsa Bid. KIP)
