Headline Berita Hari Ini

Home / Ekonomi

Senin, 9 September 2024 - 21:16 WIB

Butuh Rp549,39 Miliar Buat Kejar Penerimaan Pajak Rp2.189,3 T

0:00

FANEWS.CO – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono, mengatakan pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar Rp549,39 miliar untuk mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun pada tahun anggaran 2025. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target penerimaan pajak 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun.

“Tren realisasi perpajakan terus meningkat, terutama setelah puncak pandemi Covid-19 pada 2020. Pada 2023 realisasi penerimaan pajak adalah Rp1.867 triliun atau 102,73 persen dari target. Adapun Tahun Anggaran 2025 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun,” kata Thomas dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Baca Juga Artikel Berita nya   China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya optimalisasi penerimaan melalui penguatan Core Tax System atau sistem teknologi administrasi perpajakan.

Seiring dengan penguatan sistem inti perpajakan itu dibutuhkan pula penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pengangkatan dan pelatihan jabatan fungsional (jafung), penguatan IT support dan maintenance, perbaikan proses bisnis, dan penguatan regulasi.

Baca Juga Artikel Berita nya   Aceh Culinary Festival 2023 Dimulai, Achmad Marzuki Ajak Masyarakat Nikmati Sensasi Kuliner Khas Aceh

“Dengan alokasi sebesar Rp549,39 miliar,” imbuh Tommy, sapaan Thomas.

Sementara itu, hingga saat ini kegiatan yang telah dilakukan Kementerian Keuangan untuk mencapai target perpajakan di tahun-tahun sebelumnya adalah melalui edukasi, kehumasan, pelayanan, pengawasan pembayaran wajib pajak, dan pengawasan pembayaran massal.

Pada saat yang sama, penguatan di bidang IT dan data, regulasi organisasi dan SDM, pengawasan dan pengendalian internal, serta kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif berupa joint program antara DJP dan DJBC.

Baca Juga Artikel Berita nya   BI Rate Naik, SMF: Tak Pengaruhi Bunga KPR Bersubsidi

Kedua kolaborasi di bidang penerimaan negara yang efektif serta penguatan organisasi dan SDM misalnya melalui fungsionalisasi pegawai dan peningkatan kompetensi SDM.

“Selanjutnya perbaikan proses bisnis misalnya melalui prioritas pengawasan atas wajib pajak strategis. Kemudian ada penguatan IT dan data misalnya melalui pengumpulan data ILAP. Terakhir penguatan regulasi di bidang ekonomi, penerimaan dan kemudahan investasi,” pungkas Tommy..(red/tirto)

Baca Juga

Ekonomi

Bank Aceh Gelar Program Safari Ramadan Berkah di Bulan Ramadan

Ekonomi

Apindo Wanti-wanti Pelemahan Rupiah Berimbas ke Pengusaha

Ekonomi

Aceh Ekonomic Forum (AEF) April 2024

Ekonomi

Bank Aceh Raih Top BUMD Award dan Indonesia Sharia Finance Award 2022

Ekonomi

PT Bank Aceh Syariah KPO Gelar Pelatihan Simtem Pembayaran Melalui QRIS

Ekonomi

Erick Thohir: Impresif! Lebih Cepat dari Target, BSI Resmi Masuk Jajaran Top 10 Global Islamic Bank

Daerah

Disperindag Aceh Lakukan Pengawasan Perizinan Perdagangan, Barang Beredar dan Jasa di 23 Kabupaten/Kota

Ekonomi

Pj Gubernur Harap BSI Beri Pelayanan Terbaik Sambut PON di Aceh