FA News.id, Banda Aceh – Dandim 0101/KBA, Letkol Czi Widya Wijanarko, S.Sos., M.Tr (Han), menjadi narasumber dalam kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi, pendidikan pemilih dan kampanye pemilu Tahun 2024 bersama aparatur gampong yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.
Acara yang digelar di Aula Hotel Grand Permata Hati Jalan Sultan Iskandar Muda, Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh ini juga menghadirkan narasumber-narasumber kompeten, diantaranya Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, S.H, S.I.K., M.Si yang diwakili Wakapolresta Banda Aceh AKBP Satya Yudha Prakasa, S.I.K.,M.H., Ketua Panwaslih Banda Aceh Ely Safrida, dan Komisioner KIP Banda Aceh Muhammad Zar.
Dalam kesempatan itu, Dandim 0101/KBA Letkol Czi Widya Wijanarko, S.Sos., M.Tr (Han) menggarisbawahi peran strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam Pemilu, terutama dalam menjaga netralitas TNI. Beliau menjelaskan bahwa pengalaman pada Pemilu 2014 menjadi landasan penting bagi TNI AD untuk memastikan keberhasilan Pemilu 2024.
“Kita telah melalui pengalaman Pemilu sebelumnya dan kita harus mengambil hikmah dan pelajaran darinya. TNI AD memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung,” ujar Letkol Czi Widya Wijanarko.
Lebih lanjut, Dandim 0101/KBA menekankan pentingnya menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Beliau menyampaikan bahwa setiap anggota TNI AD diharapkan tetap berada pada koridor netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.
“Guna memastikan netralitas TNI, kami telah menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Netralitas TNI adalah kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kami,” tambah Letkol Czi Widya Wijanarko.
Dalam rangka menerima laporan dan aduan terkait netralitas TNI, Dandim 0101/KBA juga mengumumkan pembuatan posko pengaduan netralitas TNI. Posko ini akan menjadi saluran resmi bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran netralitas yang melibatkan anggota TNI AD.
Rapat koordinasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bersih, adil, dan demokratis. Dengan melibatkan aparatur gampong dan narasumber yang kompeten, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi dan dapat berpartisipasi dengan baik dalam Pemilu mendatang.
