FANEWS.ID – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menggelar rapat terkait penemuan makam kuno dengan ciri nisan Aceh di areal pembangunan Bendungan Keureuto.
Pertemuan yang dilaksanakan di Aula Rapat Disbudpar Aceh, turut dihadiri Kabid Sejarah dan Nilai Budaya, Evi Mayasari mewakili Kadisbudpar Aceh, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Aceh Piet Rusdi bersama tim, Kadisdikbud Bener Meriah, Kabid Kebudayaan Aceh Utara, Kabid Kebudayaan Aceh Tengah, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), Tim Pendaftaran Cagar Budaya (TPCB) dan penggiat budaya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi pemerintah memberikan pandangan dan solusi terkait penemuan makam kuno yang berjumlah lebih dari 50 nisan itu. Puluhan nisan tersebut diduga bekas peninggalan era Kerajaan Perlak dan Samudera Pasai.
Dalam keterangannya, Jumat (25/8/2023) Evi menuturkan, rapat tersebut digelar dalam rangka penyelematan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan berdasarkan hasil laporan pendampingan tim Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Aceh.
“Ada beberapa hal yang menjadi prioritas kita dalam isu tersebut salah satunya melakukan iventarisasi dan dokumentasi di seluruh ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) yang ada di lokasi dan perlu adanya tim gabungan untuk mendapatkan kesimpulan bersama,” ujar Evi.
Adapun kesimpulan hasil rapat instansi pemerintah terkait penemuan makam kuno di areal pembangunan Bendungan Keureuto meliputi;
Pertama, menindaklanjuti rekomendasi dan saran dari laporan pendampingan dan peninjauan temuan makam kuno di lokasi pembangunan Bendungan Keureuto di Bener Meriah.
Kedua, membentuk tim inventarisasi dan dokumentasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Tim tersebut di antaranya Pemerintah Aceh (Disbudpar), BPK Wilayah 1 Aceh, Pemkab Bener Meriah, Pemkab Aceh Utara, dan Pemkab Aceh Tengah.
Adapun tugasnya yaitu bersama-sama melakukan inventarisasi dan dokumentasi. Melakukan kajian arkelogis, kajian nilai dan arti penting, dan kajian dilineasi. Merekomendasikan teknis pelestarian dan melaporkan kepada Gubernur.
Ketiga, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah I Aceh dan Disbudpar Aceh melakukan pertemuan dengan Balai Wilayah Sungai Aceh. .(*)
sumber: InfoPublik
