Headline Berita Hari Ini

Home / Parlementerial

Kamis, 19 Oktober 2023 - 15:50 WIB

DPRK Banda Aceh Dorong Revolusi Bisnis: Anak Sekolah Harus Terampil Berbisnis!

0:00

“Saya melihat sekolah di luar Aceh, mereka diajarkan anak-anak tidak hanya untuk belajar dilepas, tapi mengajar anak dengan generasi yang mandiri dengan berbisnis dari sekolah harus dimulai,” kata Syarifah.

Dalam sorotannya, Syarifah juga menilai bahwa pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banda Aceh masih belum optimal. Menurutnya, fokus pemerintah dalam meningkatkan pembinaan UMKM dan pendataan yang lebih akurat akan mendukung inovasi di kalangan pelaku usaha.

Meskipun pemerintah telah memberikan dana bantuan modal kepada UMKM, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berpendapat bahwa aspek pembinaan, terutama dalam pelatihan, masih perlu ditingkatkan.

“Pemberian dana bantuan itu cukup tapi pembinaan itu masih kurang baik, baik dari segi pelatihan maupun hal-hal lainnya. Untuk level halalnya juga barang kali perlu diperhatikan,” ungkap Syarifah Munirah.

Wakil Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh ini menambahkan bahwa pertumbuhan UMKM di Aceh selama ini bersifat mandiri, di luar dukungan pemerintah. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa dengan pembinaan yang lebih baik, potensi UMKM untuk terus berinovasi dan berkembang pesat dapat lebih dioptimalkan. [*]

Baca Juga

Parlementerial

DPRK Aceh Besar Gelar Paripurna Istimewa HUT ke – 40 Kota Jantho

Aceh Besar

Lima Fraksi DPRK Aceh Besar Sampaikan Pandangan Umum Rancangan Qanun APBK-P 2022

Parlementerial

Dewan Minta Kegiatan Kepemudaan di Banda Aceh Harus Jelas

Parlementerial

KIP tetapkan 491 orang DCT Anggota DPRK Banda Aceh pada Pemilu 2024

Parlementerial

Seluruh Fraksi di DPRA Setuju Raqan APBA 2022 Disahkan Menjadi Qanun

Parlementerial

DPRK Terima Kunjungan Komisioner KIP Kota Banda Aceh yang Baru

Parlementerial

Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh dan Dinas PUPR Kolaborasi dalam Tinjauan Lapangan yang Membangun

Parlementerial

Pj Wali Kota Serahkan Raqan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kepada Dewan