“Saya melihat sekolah di luar Aceh, mereka diajarkan anak-anak tidak hanya untuk belajar dilepas, tapi mengajar anak dengan generasi yang mandiri dengan berbisnis dari sekolah harus dimulai,” kata Syarifah.
Dalam sorotannya, Syarifah juga menilai bahwa pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banda Aceh masih belum optimal. Menurutnya, fokus pemerintah dalam meningkatkan pembinaan UMKM dan pendataan yang lebih akurat akan mendukung inovasi di kalangan pelaku usaha.
Meskipun pemerintah telah memberikan dana bantuan modal kepada UMKM, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berpendapat bahwa aspek pembinaan, terutama dalam pelatihan, masih perlu ditingkatkan.
“Pemberian dana bantuan itu cukup tapi pembinaan itu masih kurang baik, baik dari segi pelatihan maupun hal-hal lainnya. Untuk level halalnya juga barang kali perlu diperhatikan,” ungkap Syarifah Munirah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh ini menambahkan bahwa pertumbuhan UMKM di Aceh selama ini bersifat mandiri, di luar dukungan pemerintah. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa dengan pembinaan yang lebih baik, potensi UMKM untuk terus berinovasi dan berkembang pesat dapat lebih dioptimalkan. [*]
