“Staf Ahli Gubernur Aceh, Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya Manusia dan Hubungan Kerjasama Drs. Bukhari MM, menyampaikan sambutan Gubernur Aceh saat membuka Rapat Kerja dan Pelantikan Pengurus DPD KPPI Aceh periode 2021-2026 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat (12/11/2021).
BANDA ACEH – Gubernur Aceh yang diwakili Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya manusia dan Hubungan Kerjasama, Bukhari, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Aceh Tahun 2021, di gelar di Hotel Hermes Palece, pada Jumat (12/11/2021).
Staf Ahli Gubernur Aceh, Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Hubungan Kerjasama, Drs. Bukhari MM, bersama Ketua TP PKK, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, Safrida Yuliani saat menghadiri acara Rapat Kerja dan Pelantikan Pengurus DPD KPPI Aceh periode 2021-2026 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat (12/11/2021).
Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua
Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Safrida Yuliani, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rafli, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Darwati A Gani, dan anggota DPR Kota Banda Aceh Kasumi Sulaiman.
Dalam sambutannya, Bukhari mengatakan perempuan dalam pembangunan daerah khususnya di Aceh mempunyai peranan yang sangat penting, mengingat sejarah besar Aceh telah menyebutkan keterlibatan perempuan Aceh dalam dunia perpolitikan mempunyai dampak yang besar pada kondisi tanah rencong terkini.
Bahkan kata Bukhari, perempuan Aceh tidak hanya tampil sebagai pendamping suami saja, melainkan juga turut berperan menjadi panglima perang, serta duduk sebagai kepala Pemerintahan, sebagaimana Ratu Nahrasiyah menjabat sebagai Sultanah pertama di Aceh yang memimpin Kerajaan Samudra Pasai dengan dasar konsep kesetaraan gender.
“Kemudian, sejarah terus berlanjut ke masa kesultanan Darussalam, peran perempuan juga tidak pernah hilang dalam jejak sejarah Aceh. Bahkan Aceh pernah dipimpin Sultanah selama hampir 50 tahun, termasuk 34 tahun pada masa Pemerintahan Ratu Syafiatuddin,” kata Bukhari.
Semestinya, kata Bukhari fakta sejarah tersebut harus mampu memberikan dorongan bagi para wanita Aceh untuk terus bangkit memperjuangkan hak mereka diranah perpolitikan mulai dari pemberdayaan dan perlindungan kepada kaum perempuan sendiri
“Kenyataannya saat ini, peran perempuan dalam pembangunan di daerah kita masih sangat minim dan belum optimal. Di tengah kurangnya peran tersebut ironisnya tingkat kekerasan terhadap perempuan terus meningkat,” ujar Bukhari.
Karena itu, Staf Ahli Gubernur Aceh itu meminta agar para perempuan Aceh harus terus bergerak melakukan perubahan dengan melakukan peningkatan kapasitas diri, sehingga hak -hak yang diperjuangkan dapat berjalan sesuai harapan dan lebih optimal.
“Maka itu, kita perlu mendorong hadirnya tokoh dan organisasi yang peduli dengan nasib perempuan, sehingga suara perempuan lebih diperhitungkan,” kata Bukhari.
Sebelumnya dalam Rakerda tersebut juga dilaksanakan pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KPPI Provinsi Aceh Periode 2021- 2026, yang mana pada kepengurusan baru ini akan di nakhodai oleh Ketua KPPI terbaru Ismaniar.
Pada kesempatan tersebut, Bukhari menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Dewan Pengurus Daerah KPPI Provinsi Aceh Periode 2021- 2026 yang baru saja dilantik. Ia berharap organisasi tersebut dapat mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dalam segala aspek, sehingga perempuan Aceh memiliki wawasan yang luas dan mampu tampil sebagai pemimpin di ruang publik.
Pertemuan tersebut menerapkan protokol kesehatan ketat yakni, memakai masker dan menjaga jarak.”[]
