FANEWS.ID– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri serta aparat penegak hukum lainnya untuk tidak melakukan rotasi (mutasi) jabatan selama masa pelaksanaan Pilkada Serentak.
“Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI/Polri untuk tidak mutasi jabatan dulu pejabatnya, sampai dengan Pilkada Serentak selesai,” kata Hadi Tjahjanto dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Bali, Selasa (30/7/2024).
Dia beralasan bahwa larangan rotasi itu perlu diperhatikan demi menjaga rencana-rencana yang telah dibuat untuk persiapan pilkada, termasuk soal rencana anggaran.
“Supaya apa yang direncanakan termasuk anggarannya sudah disiapkan ini bisa di-manage dengan baik. Nanti saya kira Panglima TNI dan Kapolri sudah merencanakan itu, kecuali yang sudah pensiun,” katanya.
Meski demikian, Hadi memberi catatan. Apabila sebelum pelaksanaan pilkada pejabat dari aparat penegak hukum baik dari TNI dan Polri harus pensiun, maka hal itu biar dijalankan sebagaimana mestinya dan tak perlu ditunda.
“Kalau pensiun sebelum pilkada, harus pensiun,” katanya.
Tidak hanya kepada TNI/Polri, Hadi juga menekankan kepada Kejaksaan Agung agar tidak merotasi anak buahnya yang ada di wilayah. Karena kerja kejaksaan yang berkaitan dengan Gakkumdu selama pilkada mendatang.
“Tapi yang belum seyogyanya TNI/Polri tetap, termasuk Kajati, tetap, karena harus menangani Gakkumdu nantinya, harus tetap di sini. Nanti akan saya sampaikan kembali kepada Panglima TNI/Kapolri dan Pak JA (Jaksa Agung) supaya tetap dipertahankan sampai dengan Pilkada Serentak selesai,” kata Hadi.
Selain itu, Hadi juga mengajak pemerintah daerah bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan agar situasi dapat tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali.
“Kita tingkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menyukseskan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku,” kata Hadi.
Menkopolhukam juga menghimbau bagi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi pilkada, perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara pilkada.
“Pemerintah daerah agar memberikan fasilitasi terhadap penyelenggara pilkada supaya pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan,” ujarnya. (red/tirto)
