Gubernur Aceh Nova Iriansyah, didampingi istri, Dyah Erti Idawati, serta Kepala BPPA Almuniza Kamal, saat tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu, 13/3/2022. (Foto: Humas BPPA).
BALIKPAPAN – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, didamping istri, Dyah Erti Idawati dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Almuniza Kamal, tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu, 13 Maret 2022.
Kehadiran Nova beserta rombongan untuk menghadiri undangan kunjungan kerja Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan para Gubernur se-Indonesia yang akan dilaksanakan pada Senin, 14 Maret 2022, besok. “Sejumlah Gubernur hadir dalam jadwal kunker presiden ini. Dari data awal, kunker ini akan dihadiri oleh seluruh Gubernur se-Indonesia. Namun data konfirmasi jadwal kedatangan ada 31 daerah yang konfirmasi hadir. Nanti Gubernur Aceh juga akan melaksanakan berbagai kegiatan sesuai jadwal Presiden,” kata Almuniza.
Adapun sejumlah kegiatan itu meliputi pertemuan bersama tokoh adat di Kalimantan Timur mulai tokoh adat Kutai, Dayak, Paser, Berau, Banjar, Bugis dan Jawa. “Selain itu, akan ada juga doa bersama demi kelancaran pemindahan IKN dari Jakarta ke Sepaku, Kaltim,” ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, beserta sejumlah Gubernur telah melakukan Rapat Koordinasi terkait kunjungan kerja Presiden tersebut. Dalam rapat itu, Heru menyampaikan rencana pertemuan dan sejumlah mekanisme serta upacara-upacara penyambutan adat. “Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dijadwalkan akan berkemah di titik 0 IKN pekan ini. Rencananya, Presiden bakal berkemah dengan Kepala Otorita IKN,” kata Heru, melalui meeting zoom, Rabu, 9 Maret 2022 lalu.
Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut, akan ada penanaman pohon, dimana pohon yang akan di tanam merupakan pohon asli dari Daerah masing-masing dikombinasikan dengan situasi dan kondisi tanah di IKN.
Sementara Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemindahan IKN ke Nusantara merupakan sebuah lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia maju. “IKN akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, serta menjamin keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan. IKN juga akan menjadi kota hutan, smart city, modern dan berkelanjutan, serta memiliki standar internasional,” kata Jokowi.
Pembangunan IKN juga merupakan wujud komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim (climate exchange). Indonesia menargetkan nol emisi karbon dan 100 persen penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di tahun 2060. Di IKN nantinya dari satu titik ke titik lain diperkirakan dapat ditempuh dalam waktu 10 menit, menggunakan 80 persen transportasi publik, serta 70 persen terdiri dari area hijau. “Saya juga meyakini IKN Nusantara akan menjadi kota yang inklusif, kota yang terbuka, kota untuk semua. Kota yang akan sangat ramah bagi semua lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama, dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan IKN Nusantara ini,” ucap Presiden.
Presiden menyampaikan, sejumlah transformasi masyarakat dapat dimulai melalui pengembangan kota, mulai dari transformasi menuju kota yang ramah lingkungan, transformasi dalam bermukim, transformasi dalam mobilitas, hingga transformasi dalam bekerja. “Transformasi dalam bekerja, yang cerdas, yang kreatif, saling terkoneksi, saling terintegrasi dan menjalin kolaboratif, menciptakan budaya kerja yang produktif, melayani, dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Kepala Negara mengungkapkan bahwa rencana pembangunan IKN Nusantara akan dimulai tahap pertama di kawasan inti pusat pemerintahan. “Diawali dengan upaya merevitalisasi dan mereboisasi hutan terlebih dahulu, diikuti dengan pembangunan infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, perkantoran, dan perumahan beserta sarana dan prasarananya,” pungkasnya.
Sejumlah Gubernur yang telah conform tersebut adalah, Gubernur Sulteng, Gubernur Kaltara, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gubernur NTB, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur NTT, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Lampung, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Gorontalo, dan Gubernur Sulsel.
Dilanjutkan Gubernur, Bangka Belitung, Gubernur Jambi, Gubernur Bengkulu, Gubernur Papua Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Banten, Gubernur Kalbar, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Lampung, Gubernur NTB, dan Gubernur Riau.
Sementara yang belum memiliki jadwal penerbangan adalah Gubernur Kalimantan Selatan serta Gubernur Papua.
