Banda Aceh | Jubir Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Azhari Cage melarang dengan keras agar KPA dan masyarakat tidak terpengaruh dan terlibat dengan ajakan untuk demo wali nanggroe yang disuarakan oleh Syeky pada Jumat (26/03/2021) ini.
Azhari cage meminta kepada setiap panglima wilayah panglima muda dan panglima sagoe ban sigom Aceh untuk mengambil tindakan tegas dan terukur bagi setiap anggota KPA yang ikut-ikutan apalagi dimasa pendemi Covid-19 tentunya berkumpul akan menimbulkan pelanggaran hukum yaitu melanggar prokes kesehatan.
“Garis komando kita jelas yaitu masih satu garis dibawah kepemimpinan Wali dan panglima komando tgk H Muzakir Manaf,” tegas alumni militer GAM 1999 camp bateu leusoeng seumirah nisam, melalui rilisnya kepada media ini, (13/03/2021).
Ia menambahkan, berbicara tentang perdamaian dan realisasi MoU Helsinki tentu bukan hanya tanggung jawab wali dan para juru runding tapi disana ada 3 pihak yaitu perwakilan gam, pemerintah Republik Indonesia dan CMI serta uni eropa.
“Jadi jangan terpancing dengan provokasi blm berjalannya semua butir MoU seakan-akan kesalahan ditimpakan kepada wali Tgk Malik Mahmud, padahal belau sudah sangat berusaha berbuat untuk kemaslahatan dan kebaikan Aceh,” ujarnya.
“Intinya semua kewenangan Aceh yang ada dalam MoU wajib kita tuntut kepada pemerintah Republik Indonesia dan CMI serta Uni Eropa yang menjadi penengah perundingan di helsinki,” tambahnya.
Kemudian Azhari menyampaikan, selama ini diam karna menghormati hukum dan menghormati setiap orang tapi apabila menyangkut dengan marwah pimpinan, pihaknya juga mengatakan kedepannya jangan diam lagi.
“Semakin lama kita diam semakin di injak, kita sebagai mantan mesin perang tentu sudah dididik untuk tau menerima perintah dari siapa dan memberi perintah ke siapa dan kita juga harus mewaspadai dimasa damai ini banyak muncul orang-orang yang mangaku-ngaku sebagai pejuang yg waktu komplik dulu entah dimana,” imbuhnya.
“Kita ini tau berperang dan tau berdamai, hari ini kita masih dalam suasana damai maka mari kita jaga damai ini sambil berusaha memperjuangkan hak-hak yang telah menjadi kewenangan dan kekhususan Aceh,” tutupnya. (r/ZF)
