Banda Aceh – Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe Aceh berkomitmen untuk memajukan pelayanan Hukum dan HAM di Aceh. Kesepakatan ini dicapai saat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, melakukan audiensi dan silaturrahim, Rabu (7/4/2021), di Pendopo Wali Nanggroe Aceh.
Pada kesempatan itu, Meurah Budiman, menjelaskan bahwa, melaksanakan pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijakan teknis merupakan tugas Kantor Wilayah Kemenkumham di daerah. Sehingga dalam hal ini, membangun sinergitas dengan Wali Nanggroe dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan hukum diharapkan akan memberikan nilai positif bagi Aceh dalam pembangunan hukum.
Selaras dengan pernyataan Kakanwil tersebut, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar, menambahkan, Lembaga Wali Nanggroe dengan berbagai perangkat didalamnya memiliki peranan penting dan strategis dalam mengawal pembangunan hukum dan pengembangan manusia di Aceh.
Dirinya juga mengungkapkan, selain sebagai pengawal perdamaian, Lembaga Wali Nanggroe juga memiliki tugas sebagai pemersatu, serta banyak tugas lainnya. Dengan dilantiknya Meurah Budiman sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh yang baru, ia mengharapkan sebuah perubahan yang baik kedepannya. Menurutnya, Meurah Budiman yang merupakan putra daerah akan lebih mudah dalam menjalankan tugas dikarenakan sudah mengetahui dan memahami kondisi culture masyarakat Aceh.
“Pastinya sebagai putra daerah, dengan dilantiknya menjadi Kakanwil, kita berharap besar kepada Kakanwil Kemenkumham Aceh yang baru, saya yakin beliau memahami kondisi Aceh dengan baik,” tuturnya.
Selain itu, saat melakukan audiensi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sasmita), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Heri Azhari), Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Mahyadi), Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Iwan Ramandhy), dan Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI (Ida Meilani).
Red.
