Saya mengusulkan begini, kata dia, ambulance laut sudah ada dan saya tantang DPRA dan Pemerintahan Aceh memberikan sebuah bus laut kepada tenaga pendidik, yang bisa memangkas jarak waktu tempu.
Kota Jantho | Pembangunan infrastruktur di Pulo Aceh bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Aceh tentu harus ikut terlibat dalam pengembangan Pulo Aceh.
‘’Pemerintah Aceh dan DPRA tidak boleh menutup mata terhadap pembangunan Pulo Aceh’’, ungkap Iskandar Ali (16/03/2021) dikutip mediaresmi.com
Saya mengusulkan begini, kata dia, ambulance laut sudah ada dan saya tantang DPRA dan Pemerintahan Aceh memberikan sebuah bus laut kepada tenaga pendidik, yang bisa memangkas jarak waktu tempu.
Ia menilai waktu tempuh dengan ambulance laut dari daratan ke Pulo Aceh hanya 30 menit saja. Pemerintah Aceh diminta juga harus ikut andil memberikan dukungan kepada tenaga pendidik agar tidak ada lagi alasan tidak bisa ke Pulo Aceh atau terkendala cuaca.
‘’Kalau Pulo Aceh sudah ada bus laut maka sama saja dengan beraktifitas di Seulimuem atau di Jantho, jarak tempuhnya sama yaitu 30 menit saya kira ini yang kita harapkan kalau ingin menggenjot pembangunan di daerah seperti Pulo Aceh,” tegasnya.
Jika hanya mengandalkan anggaran Pemkab Aceh Besar maka pembangunan tidak akan mudah tercapai. Semua ini juga menyangkut lagi dengan kemampuan keuangan.
Apalagi terkendala dengan munculnya covid-19 pada tahun 2020, dan belum berakhir hingga sekarang. Tahun 2021 ini, kita juga Pemerintah Pusat memotong 8 persen APBK yang sudah kita sahkan. Jadi Pusat tidak bayar lagi 8 persen,” jelasnya.
Iskandar Ali juga mengaku, telah mengajak BPKS untuk bersinergi membangun Pulo Aceh diminta sekali saja ada perwakilan DPR Aceh Besar, DPR Sabang, Wali Kota Sabang, Bupati Aceh Besar, kita bahas disitu.
‘’kami menyesalkan presentase anggaran yang diberikan untuk pembangunan Pulo Aceh hanya sekitar 10 persen dari anggaran BPKS Sabang’’, katanya.
Sekarang kan presentasenya tidak jelas, padahal dua daerah ini kawasannya sama, disebutkan dalam sebuah Undang-Undang yang sama, tapi presentasenya ke Sabang 90 persen, 10 persen ke Pulo Aceh. Ini tidak logis.
Ia pun sudah menyampaikan saat pelantikan Sekda Aceh Besar. Menurut Iskandar Ali, kalau Pulo Aceh tidak bisa mendapat presentase anggaran dari BPKS sebanyak 50 persen, setidaknya dapat 40 persen. “60 persen silahkan ke Sabang,” papar Iskandar
Selain itu, Ia juga mengharapkan dukungan dari provinsi. Dia juga mendorong anggota DPRA dari dapil I untuk bersuara demi kepentingan pembangunan Pulo Aceh yang dianggap masih jauh tertinggal dalam hal pembangunan.
“Jadi, anggota DPR dari dapil I bersuaralah demi daerah yang tertinggal ini. Mereka (DPRA) bisa mendorongnya, ini kan kesempatan. Misalnya ada guru SMA kemarin itu yang tidak hadir saat kedatangan Ombudsman, saat itu kita tidak bicara karena kewenangan provinsi,” katanya.
“Ini sekarang terjadi lagi guru SD, ini sudah dapat masalahnya. Nah, solusinya ini kalau saya bilang harus ada bus laut. Siapa yang punya kewenangan? Nah, provinsi kan bisa bantu, mereka punya banyak kapal, bantulah satu,” pungkasnya.
