Headline Berita Hari Ini

Home / Parlementerial

Kamis, 9 November 2023 - 00:41 WIB

Ketua DPRK Banda Aceh: Semua Warga Punya Tanggung Jawab Menjaga Syariat Islam

0:00

Fanews.id, Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar menyampaikan bahwa semua warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga syariat Islam bisa tegak di setiap gampong di Banda Aceh, baik sebagai pribadi, orang tua maupun sebagai anggota majelis taklim.“Jadi kita semua memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran dalam keluarga kita bahwa syariat Islam merupakan kewajiban dan kebutuhan bagi kita,” kata Farid Nyak Umar, Rabu (8/11/2023).

Menurut Farid dalam aplikasi penerapannya, syariat Islam terbagi menjadi tiga.Bagian pertama tanggung jawab individu (mas’uliyyatul fardiyah), tanggung jawab komunal (mas’uliyyatul jam’iyyah) dan tanggung jawab pemerintah (mas’uliyyatul hukumiyyah).Ia menjelaskan sebagai pribadi seorang muslim punya tanggung jawab untuk menerapkan syariat Islam pada diri dan keluarga kita.Kedua, tanggung jawab komunal, aplikasi syariat Islam dalam komunitasnya masing-masing baik itu sebagai kepala desa, organisasi, majelis taklim, kampus, atau pemko, semua ini memiliki tanggung jawab.Kemudian tanggung jawab pemerintah, yaitu dengan melahirkan regulasi atau qanun untuk memastikan, mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran yang baik dalam bersyariat.

Baca Juga Artikel Beritanya:  Ketua DPRK Banda Aceh Kunjungi Korban Kebakaran di Geuceu Iniem

Termasuk dalam penegakan hukum bagi yang melanggar syariat. Serta adanya komitmen dari para pimpinan daerah dalam menjaga tegaknya syariat Islam.“Dengan memahami ini artinya kita tidak saling menyalahkan, minimal kita menjalankan syariat islam sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab kita, paling minimal dalam lingkungan diri dan keluarga kita sendiri,” ujarnya.Sementara Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Ridwan menyampaikan syariat Islam sudah dengan legal formal mulai dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh.Kemudian terdapat regulasi Perda Nomor 5 Tahun 2000, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dimana Pemerintahan Aceh wajib melaksanan syariat Islam.“Sejauh ini ada tiga program yang sedang dijalankan Dinas Syariat Banda Aceh pertama penguatan syariat Islam di sekolah-sekolah, kedua penguatan regulasi, ketiga pembinaan dan pengawasan,” kata Ridwan Ibrahim pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Optimalisasi Pelaksanaan syariat Islam di Banda Aceh.Para peserta sangat antusias mengikuti RDPU tersebut dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan masukan kepada narasumber seputar penerapan praktik ekonomi Islam, pelanggaran syariat di gampong, peran muhtasib gampong, pengajian ibu-ibu serta efektifitas penerapan syariat selama ini.

Baca Juga Artikel Beritanya:  Ketua DPRK Banda Aceh Ajak Masyarakat Merayakan Hari Radio ke-78

Baca Juga

Parlementerial

Tati Meutia Dukung Forum Anak Banda Aceh ikut Hari Peringatan Anak Nasional

Parlementerial

Isnaini Husda Sosialisasi Beasiswa PIP di SMP 8 Banda Aceh

Parlementerial

“Ketua DPRK Banda Aceh Ajak Pemuda Beri Kontribusi bagi Masyarakat

Parlementerial

DPRK Banda Aceh Tekan Pemanfaatan Pusat Kuliner Peunayong

Parlementerial

Perkuat Sektor Wisata, Anggota DPRK Aceh Besar Studi Belajar ke Kota Sabang

Parlementerial

Komisi I DPRA Laporkan Bawaslu RI Ke Ombusman

Parlementerial

Banleg DPRK Gelar RDPU Raqan Pajak dan Retribusi

Parlementerial

Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh dan Dinas PUPR Kolaborasi dalam Tinjauan Lapangan yang Membangun