Banda Aceh (fanews.id ) —- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah Budiman, S.H., M.H. menyambut langsung kunjungan Anggota Komisi II DPR RI, M. Nasir Djamil, Banda Aceh di Ruang Bangsal Garuda Kemenkumham Aceh. Senin (18/10/2021).
Tujuan kunjungan Nasir Djamil ini dilakukan dalam rangka membahas terkait perkembangan paparan kinerja Kanwil Kumham Aceh, terutama realisasi anggaran TA. 2021 dan rencana anggaran TA. 2022. Mendorong agar 7 satuan kerja di Kanwil Kumham berhasil mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani ( WBBM ) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Foto Humas Kanwil Kemenkumham Aceh.
Pada pertemuan ini, Kakanwil Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Sasmita), Pejabat Struktural Kantor Wilayah serta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar.
Membuka awal pembicaraan, Meurah Budiman mengatakan, pertemuan seperti ini sangat diharapkan, hal ini merupakan bentuk nyata dalam memajukan Aceh khususnya di bidang pelayanan hukum dan HAM. Selain itu, dalam kunjungan ini, Nasir Djamil juga sekaligus mengcek langsung Mobil Ambulance Kementrian Hukum dan HAM untuk operasional penanganan di rutan.
Selanjutnya dalam paparannya Meurah Budiman menjelaskan terkait Realisasi Anggaran untuk Kanwil Kemenkumham Aceh per 15 September 2021 telah mencapai realisasi sebesar 73,52%. Kemudian terkait kondisi aktual di Pemasyarakatan, Meurah menjelaskan dari 26 Satker Lapas dan Rutan hanya 7 Satker yang tidak mengalami over kapasitas. Sedangkan untuk jumlah Petugas Lapas/Rutan saat ini berjumlah 1.366 orang dan masih dibutuhkan tambahan petugas sebanyak 250 orang.
Terkait fungsi Keimigrasian, untuk mengantisipasi penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing dan Tenaga kerja asing secara ilegal, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Aceh telah melakukan rapat TIMPORA Provinsi Aceh pada tanggal 16 Maret 2021. Kemudian Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Aceh juga telah melakukan pengawasan dalam bentuk operasi gabungan dengan melibatkan Badan Kesbangpol Provinsi Aceh dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh, punggkasny.
Sementara Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengapresiasi Kanwil Kemenkumham Aceh. Dirinya mengucapkan terimakasih atas sambutan Kakanwil Kemenkumham Aceh dan jajaran. Menurut Nasir Djamil pertemuan yang telah dilaksanakan menjadi sebuah komitmen baru dalam membangun pelayanan hukum dan HAM menjadi lebih baik kedepannya.
Ia sangat mendukung setiap program Kanwil di Bawah kepimpinan Meurah Budiman baik rencana renovasi Rutan dan kita akui banyak Rutan Over capasitas di Aceh. Dengan usulan Anggaran 416 Miliyar yang di ajukan pihak Kanwil dalam upaya untuk pembangunan lapas /rutan baru di Aceh. Namun demikian WBP (Warga Binaan Permasyarakatan) kanbisa tidur seperti halnya, kata Politisi PKS.
Ia menambahkan terkait isu rutan khusus (Mewah) di Aceh, itu tidak ada sama sekali, dan kita sudah cek langsung kelapangan. Karana semua kementrian termasuk Kementerian Hukum dan HAM dan jajarannya mereka berusaha mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani ( WBBM ) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Untuk mendapatkan predikat, hal – hal seperti itu gak ada lagi, ujar Nasir Djamil.
