FANEWS.ID – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh, Prof Mujiburrahman resmi membuka International Conference On Dayah Studies (ICODS) 2023 secara virtual yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Hikmah Aceh Barat.
Konferensi internasional ketiga ini mengangkat tema yang sedang hangat ditahun politik, yaitu: “Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Ditinjau dari Perspektif Islam”.
Hadir dalam pembukaan tersebut narasumber dari Indonesia, Malaysia & Thailand. Konferensi ini juga dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.
Ketua STAI Darul Hikmah, Rahmat Saputra dalam sambutannya menyoroti Fenomena Politik Uang dalam kontestasi politik dan menegaskan bahwa meskipun sudah dianggap biasa, politik uang melanggar hukum negara dan haram dalam Agama.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah sejak lama mengeluarkan fatwa yang menyatakan keharaman politik uang, diperkuat lagi dengan fatma MPU tahun 2014, jadi masyarakat tidak perlu ragu lagi atas keharamannya. Sedangkan dalam aturan negara, Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan individu yang melakukan praktek politik uang terancam hukuman penjara,” jelasnya.
Prof Mujib yang juga Koordinator Kopertais Wilayah V Aceh, dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang besar kepada STAI Darul Hikmah Aceh Barat, Ketua beserta jajarannya yang penuh konsisten dalam melaksanakan konferensi internasional ICODS.
“Ini menunjukan bahwa budaya akademk dilingkungan STAI Darul Hikmah terus tumbuh dan berkembang dari waktu kewaktu sehingga kita berharap seminar ini terus dapat dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan lebih baik,” ujarnya.
Guru Besar Ilmu Pemikiran Pendidikan Islam ini melanjutkan “Tema yang diangkat pada ICODS kali ini sangat menarik dan aktual untuk dibicarakan dan dikaji oleh para pakar yang expert dalam bidangnya sebagai bentuk ikhtiar para akademisi untuk menanamkan nilai-nilai moral.
“Semoga hasil kajian & pemikiran dari narasumber dapat menjadi sebuah hasil untuk dijadikan sebagai rujukan/rekomendasi bagi pemerintah yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilihan umum pada 2024, sehingga pemilu dapat berjalan damai, penuh demokrasi dengan menjunjung tinggi nilai pemilu itu sendiri dengan penuh kejujuran & keadilan,” tambahnya. (red/InfoPublik)
