Banda Aceh (Fanews.co)•Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengendus adanya indikasi korupsi pada pengadaan barang dan jasa di Aceh, terutama pada pengadaan dengan metode Ekatalog. Menurut Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, proses tender tidak lagi dilakukan secara terbuka, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat pekerjaan.
Melalui siaran pers rilis nya mengatakan bahwa pada umumnya Ekatalog disebutkan punya Pokir Dewan dan sudah menjadi rahasia umum seolah-olah Pokir Dewan sudah menjadi legalitas. Padahal, Pokir Dewan hanya mengusulkan, bukan menetapkan siapa rekanan. Sebagai contoh, pada Dinas Pendidikan Aceh, lebih dari Rp 100 milyar pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara Ekatalog dan diklaim sebagai Pokir Dewan.
Nasruddin menilai bahwa tidak ada alasan paket-paket di Dinas Pendidikan dimasukkan dalam Pokir Dewan selain hanya persekongkolan belaka. “Pokir Dewan adalah sebuah korupsi dan konspirasi antara Anggota Dewan dengan Pejabat SKPA,” tegas Nasruddin.
Paket-paket yang diklaim Pokir Dewan semua diatur dengan melibatkan koordinator masing-masing, dan hanya rekanan yang ditunjuk oleh Anggota Dewan sajalah yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek. Nasruddin meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk serius menangani masalah ini, mengingat banyak rekanan mengeluh tidak lagi mendapat pekerjaan karena semua sudah menjadi milik Anggota Dewan.
Dan korupsi di Aceh semakin merajalela dan meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi. “Kami berharap APH dapat menangani masalah ini dengan serius dan transparan,” tambah Nasruddin.
Korupsi yang terjadi di Aceh tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat Aceh itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penindakan yang serius untuk memberantas korupsi di Aceh.
Dalam beberapa tahun terakhir, Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan baik dan transparan, tandasnya.
