Asisten II Sekda Aceh, Mawardi dan Asisten III Sekda Aceh, Iskandar, saat mengikuti rapat terkait kesiapan Pemerintah Aceh untuk terlibat dalam membantu penanganan covid-19 pada lima kabupaten/kota yang turut dihadiri Karo Ops Polda Aceh, Asops Kodam IM serta pihak terkait lainnya di Ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Banda Aceh, Kamis (10/6/2021).
BANDA ACEH – Pemerintah Aceh akan memberikan perhatian atau atensi khusus terhadap lima kabupaten dan kota dengan kasus penularan Covid-19 tertinggi. Hal tersebut perlu dilakukan, agar lonjakan kasus bisa ditekan semaksimal mungkin.
Asisten III Sekda Aceh, Iskandar AP mengatakan, atensi khusus tersebut akan dilakukan seusai dengan arahan dari Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh. “Tahap pertama kita akan melakukan rapat virtual khusus dengan 5 kabupaten/kota dengan angka kasus covid tertinggi. Kita menanyakan bagaimana penanganan Covid, bagaimana PPKM mikronya selama ini,” kata Iskandar AP, saat memimpin rapat kesiapan tindak lanjut terkait kesiapan Pemerintah Aceh untuk terlibat dalam membantu penanganan covid pada lima kabupaten/kota tersebut.
Rapat kesiapan tindak lanjut tersebut berlangsung di Ruang Potensi Setda Aceh, Kamis (10/06/2021). Mereka yang hadir mengikuti rapat itu di antaranya, Asisten II dan Asisten III, Karo Ops Polda Aceh, As.Ops Kodam Iskandar Muda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satpol PP, Kepala Biro Organisasi, tim dari Biro Humpro Setda Aceh dan sejumlah pihak terkait lainnya. “Lima kabupaten yang menjadi catatan kita, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen dan Lhokseumawe,” kata Iskandar.
Tidak semua dari kelima kabupaten itu menjadi daerah dengan kategori zona merah, ada juga yang masih zona oranye. Namun tindakan dan aksi bersama harus segera dilakukan agar lonjakan kasus dapat segera dihentikan.
Data yang ada pada Satgas Covid Aceh menyebutkan, Banda Aceh mencatat kasus sejumlah 4.684, Aceh Besar sebanyak 2.633, Pidie 1.056, Bireuen 766 kasus, dan Lhokseumawe 761 kasus.
Iskandar menambahkan, usai digelarnya rapat virtual dengan pimpinan Forkopimda Kabupaten/Kota, pihaknya dari Satgas akan turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi kondisi dan secara bersama merumuskan langkah penanganan kasus.
