penulis bersama wali nanggroe. FOTO h7 – istimewa –
SESUAI apa yang tertulis di Google. Malik Mahmud Al Haythar yang sekarang menjadi Wali Nanggroe di Aceh. Ia adalah orang berdarah Aceh yang lahir di Singapura, pada 29 Maret 1939. Merupakan salah seorang tokoh pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Malik Mahmud yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri GAM mendapat kepercayaan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Atau dikenal juga sebagai Kesepakatan Damai antara RI-GAM. Ditandatangani di Kota Helsinki, Finlandia, pada Senin 15 Agustus 2005.
Dalam sejarah Aceh sepanjang masa. Mungkin inilah kali pertama Perdamaian Aceh ditandatangani orang yang lahir di negara asing. Sekaligus bidan lahirnya perdamaian di Aceh, pascakonflik berkepanjangan.
Malik Mahmud di ketahui merupakan dari keturunan keluarga Aceh di Singapura. Terbilang sebagai pengusaha sukses yag berperan dalam GAM.
Setelah kesepakatan damai disepakati kedua belah pihak di Aceh. Dengan di tengahi Mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, Malik Mahmud Al Haythar menjadi Wali Nanggroe di Aceh,
Malik Mahmud pun memimpin Lembaga yang disingkat LWN (Lembaga Wali Nanggroe). Sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh. Dengan mendapat kucuran dana dari negara miliaran rupiah setiap tahun.
Untuk mereview kembali hasil Perdamaian Aceh yang di tanda tangani Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mewakili Indonesia dan Malik Mahmud Al Haythar mewakil GAM, menjelang 16 tahun pada Agustus mendatang. Apa yang telah diraih untuk masyarakat Aceh? Baik itu menyangkut ekonomi maupun politik dan lain-lain.
Sudahkah rakyat Aceh sejahtera atau belum?. Sejauh mana hasil yang sudah di capai untuk kemaslahatan hidup rakyat di ‘tanah rencong’, di bawah payung MoU Helsinki. Sejauh mana pula capaian politiknya?
Peringatan 16 tahun Kesepakatan Damai RI-GAM rasanya menjadi momentum penting untuk Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar mengumumkan apa saja yang sudah dilakukan pihaknya untuk Aceh sesuai MoU Helsinki. Termasuk apa lagi yang belum bisa dilakukan.
Wali Nanggroe juga harus menjelaskan kepada rakyat bagaimana nasib MoU Helsingki kedepannya. Apakah masih bisa dijadikan pedoman atau rujukan untuk rakyat Aceh atau tidak.
Di Aceh ada MoU Helsinki dan ada pula UU PA yang disebut turunan dari MoU Helsinki. Wali Nanggroe Malik Mahmud Ql Haythar harus tegaskan rakyat Aceh harus pegang yang mana? Atau pakai dua duanya, MoU dan UUPA, sehingga tidak meraba-raba.
Kejutan dari Wali Nanggroe
Kejelasan nasib MoU Helsinki penting disampaikan ke publik oleh Malik Mahmud yang sudah mendapat kepercaya penuh dari GAM untuk menanda tangani Kesepakatan Damai RI-GAM dan diangkat menjadi Wali Nanggroe di Aceh.
Saya kira jutaan rakyat Aceh sedang menunggu kejutan dari Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar. Apa yang akan di release menyangkut nasib MoU Helsinki pada peringatan 16 tahun nanti.
Semoga saja Perjanjian Damai Aceh yang sudah dicapai dengan susah payah bisa berkekalan se-umur masa (selama lamanya).[]
Penulis, Tarmizi Age Putra Bireuen, yang pernah ikut masuk hutan saat konflik Aceh. Pernah hijrah ke Eropa dan menjadi Aktivis GAM di Denmark
