FANEWS.ID – Pemerintah berencana menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan penggunaan teknologi ini merupakan salah satu upaya agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
“Dan tadi, misalnya, pemerintah mau meluncurkan program untuk BBM dengan AI,” katanya dalam Konferensi Pers Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Menurutnya, pemerintah akan membuat basis data yang berisikan daftar kendaraan yang menjadi penerima subsidi. Dengan demikian, kendaraan yang pelat nomornya tak tercantum dalam basis data tidak akan bisa mengisi bahan bakar dari jenis BBM subsidi.
“Jadi orang yang tidak berhak dengan big data, dia nozelnya itu yang bikin isi bensin itu otomatis akan mati sendiri, karena melihat nomor pelat dari mobil itu,” jelas Luhut.
Dengan penggunaan AI, tambahnya, akan memastikan BBM subsidi hanya akan disalurkan pada masyarakat yang berhak.
Luhut menambahkan, kiwari pembatasan subsidi BBM menggunakan AI berbasis big data sangat mudah dilakukan. Tak seperti lima tahun lalu dengan kondisi teknologi tak secanggih sekarang.
“Itu kita bisa menghemat bertahap sampai Rp90 triliun per tahun. Lah kalau angka itu sekarang kita bisa bikin berapa banyak pendidikan Indonesia? Berapa banyak industri yang kita bahas? Dan seterusnya, dan seterusnya,” ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Luhut juga menegaskan bahwa tak ada pembatasan. Sebaliknya, untuk menjaga agar penyaluran tepat sasaran, pemerintah hanya akan melakukan pengetatan penyaluran BBM subsidi,yang direncanakan pada 1 Oktober 2024.
Untuk itu, kata Luhut, kini pemerintah tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan anyar ini.
“Pengetatan, orang yang nggak berhak tuh jadi nggak dapat, itu aja. Ya sedang disosialisasikan [aturannya]. Ini lagi mulai, nanti kita mau rapat sekali lagi dengan presiden, baru nanti diputuskan oleh presiden. Kita berharap ya itu [1 Oktober 2024],” ujarnya. (red/tirto)
