FANEWS.ID – Reporter: FaesaSekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Rizal Edwin Manansang, menyebut akan ada 7 (tujuh) usulan KEK yang sedang ditinjau, khususnya untuk dikembangkan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Sulawesi.
“Kami sudah menerima 7 (tujuh) KEK baru usulan, sedang di-review di sekitar IKN ada, di Sulawesi, ada di Jawa juga,” ujar Rizal saat media sharing session KEK, Jakarta.
Dia juga menyakinkan bahwa 7 (tujuh) KEK baru usulan sudah memiliki investor yang berminat mendanai dalam rangka pengembangan ekonomi di sekitar wilayah tersebut.
Menurutnya, sektor yang akan mengisi di tujuh kawasan ekonomi khusus tersebut yakni tambang seperti smelter nikel, bauksit hingga batu bara.
Ia mengeklaim, smelter yang dibangun dari investasi itu akan menyerap banyak tenaga kerja dan menyediakan suplai energi di sekitar Panajam Paser Utama, Kalimantan Timur.
“Jadi penyediaan energi, kemudian smelter, hasil-hasil tambang, nikel, bauksit, dan batu bara juga. Itu gunanya untuk bisa menyediakan energi buat IKN,” ungkap Rizal.
Capaian kumulatif investasi KEK dari awal diinisiasi hingga Juni 2024 sudah mencapai Rp205,2 triliun. Realisasi investasi kawasan dibagi menjadi dua, yakni realisasi badan usaha tanpa penggunaan APBN sebanyak Rp28,2 triliun, dan dari realisasi melalui pelaku usaha Rp176,9 triliun.
Target investasi KEK 2024 sudah mencapai Rp31,4 triliun pada Semester I dan direncanakan dapat menggaet investasi sebanyak Rp78,1 triliun.
Di sisi lain, capaian tenaga kerja dari realisasi investasi KEK per tahun didata sebanyak 57.005 orang.
Pemerintah terus mendorong kawasan ekonomi khusus di mana terdapat dukungan pemberian fasilitas dan kemudahan ultimate berupa insentif fiskal dan non-fiskal dari pemerintah pusat dan daerah.
Fasilitas fiskal di KEK antara lain pajak penghasilan, yakni tax holiday dan tax allowance,serta tak dipungutnya income tax. Kemudian, tidak dipungut Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk penyerahan barang kena pajak dan barang kena pajak tidak berwujud dari TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean)
Juga ada fasilitas kepabean dan cukai, PPnBM tidak dipungut, penangguhan bea masuk, pengurangan pajak daerah, lalu lintas barang fleksibel, fasilitas tambahan KEK pariwisata.
Dari fasilitas non-fiskal, pemerintah memberi kemudahan perizinan, kepemilikan barang asing di KEK Pariwisata, peraturan khusus ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, dukungan infrastruktur, kenyamanan lingkungan hingga insentif fasilitas lainnya.(red/tirto)
