FANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan target ambisius untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut hingga mencapai 0 persen pada tahun 2024. Keputusan ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) verifikasi dan validasi data keluarga ekstrem yang diselaraskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).
Rakor yang membahas validasi dan verifikasi data keluarga ekstrim Pidie Jaya berlangsung di Oproom Bappeda setempat. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang telah menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
“Pada tahun 2024, kami menetapkan target kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen. Ini sejalan dengan komitmen SDGs yang telah ditetapkan oleh pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten,” ungkap Pj Bupati Pidie Jaya, Ir. Jailani Beuramat.
Jailani menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, strategi yang diadopsi meliputi peningkatan akurasi data sasaran, perencanaan anggaran yang tepat, integrasi program kegiatan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan lintas sektoral.
Dasar hukum pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrim di Pidie Jaya mencakup instruksi dari Presiden, Gubernur Aceh, serta keputusan Pj Bupati Pidie Jaya mengenai penanggulangan di wilayah tersebut.
“Sebagai salah satu daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem, Kabupaten Pidie Jaya telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 7,26 persen pada tahun 2021 menjadi 4,37 persen pada tahun 2022,” tambahnya.
Jailani optimis bahwa angka kemiskinan ekstrem di Pidie Jaya akan terus menurun. Hal ini didorong oleh berbagai program yang diluncurkan pada tahun 2023, baik melalui alokasi anggaran APBK maupun dana desa di setiap gampong.
“Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem akan terus dilakukan secara menyeluruh melalui konsolidasi seluruh sektor,” tegasnya.
Menurut data BPS pada Maret 2023, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 1,12%. Penurunan tersebut merupakan hasil dari kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (InfoPublik/red)
