FA News | Ketua Fraksi PPP DPR Amir Uskara menyebut pihaknya belum pernah membahas rencana pengajuan hak angket kecurangan pemilu. Apalagi, kata dia, posisi PPP rawan tidak lolos ke Senayan dan kini terbukti partai hanya mampu meraup 3,87 persen suara di 2024.
“Sampai saat ini kita memang di internal PPP tidak pernah membahas persoalan hak angket karena memang dengan posisi yang agak riskan, dari awal kami tahu posisi kami dengan 4,0 sampai 4,05 sehingga memang seluruh kader kita fokuskan untuk menjaga perolehan suara,” kata Amir di Gedung DPR, Senayan, Jumat (22/3).
“Kami juga di DPP dan di fraksi kami juga minta untuk teman-teman mengawal dari daerah. Dan sampai saat ini kita memang enggak pernah membahas hak angket di DPR,” tambah dia.
Sampai saat ini, Amir menuturkan belum ada sama sekali kader yang menggerakkan hak angket di internal partai. Namun, jika ke depan ada kader yang bergerak tentu akan dibahas di internal partai.
Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Sidang ke-10 masa sidang II tahun 2023/2024. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
“Kalau ada misalnya kalau saya menganggap itu sebagai wacana karena sampai sekarang juga gerakan-gerakan yang di internal DPP sendiri kami belum lihat. Kalau misalnya itu memang ada, tentu kami akan bicarakan. Karena sekali lagi apa pun yang kita putuskan di PPP selalu melalui pembahasan-pembahasan sesuai dengan regulasi di internal kami,” tutur dia.
Namun, ia tak menampik adanya lobi-lobi politik yang dilakukan untuk nengajukan hak angket yang dicoba parpol lain ke PPP.
“Kalau lobi-lobi non formal saya kira kalau kita ketemu selalu cerita itu, tapi kan tidak ada aksi secara resmi di internal. Saya kira teman-teman juga lihat enggak ada di internal sini, cuma di luar isunya kencang,” tandas Amir.
Usulan hak angket awal mula disampaikan capres 03 Ganjar Pranowo yang juga diusung PPP. Dan usulan itu disambut baik oleh PDIP yang juga menjadi parpol pengusung. (Kumparan)
