FANEWS.ID – Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Raja Juli Antoni, mengusulkan penambahan anggaran pembangunan pada 2025 sebesar Rp29,8 triliun. Hal tersebut disampaikan saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin, (10/6/2024) dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025.
“Kami mencatat beberapa kebutuhan anggaran yang belum terselesaikan dalam pagu indikatif 2025 dengan total Rp29,8 triliun,” ucap Raja Juli di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Rincian pagu indikatif 2025 disetiap unit eselon 1 telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak antara Otorita IKN, Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Kemudian, usulan tambahan Rp29,8 triliun diperuntukan pada enam deputi teknis, di antaranya untuk membiayai pengelolaan gedung-gedung yang diserahkan Kementerian PUPR ke Otorita IKN, pembangunan infrastruktur lanjutan untuk program pembangunan IKN 2025 dan penyediaan teknologi kota pintar.
“Kenaikan ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akan diserahkan oleh PUPR kepada Otorita IKN, serta melanjutkan pembangunan ekosistem yang baik,” ujar Raja Juli.
Menurut dia, pengelolaan untuk membangun gedung di IKN, Kalimantan Timur, akan ditingkatkan, termasuk dari sisi sumber daya manusia (SDM).
“Selama ini anggaran pembangunan itu ada di PUPR, ketika nanti diserahkan kepada Otorita IKN, kapasitas Otorita IKN mengelola gedung ditingkatkan, baik SDM, kedua juga perlu ada ketersediaan anggaran,” ujar dia.
Meski dalam tambahan anggaran ini sudah dipaparkan ke DPR RI, Raja Juli menuturkan anggaran tersebut masih berupa usulan dan perlu dirancang sedemikian rupa dengan beberapa Kementerian/Lembaga. Hal ini juga berpotensi masih ada perubahan dana tersebut digeser ke kebutuhan lain.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pembangunan IKN telah menghabiskan Rp4,8 triliun APBN pada 2024. Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA pada Senin (27/5/2024) lalu.
Jumlah anggaran yang terserap tersebut merupakan 12,1% dari total pagu untuk IKN, yakni sebesar Rp39,8 triliun. Dari total pagu tersebut, kebutuhan infrastruktur mencapai Rp36,5 triliun. Dari pagu untuk infrastruktur, serapannya baru mencapai Rp 2,8 triliun per 30 April 2024. Sementara itu, realisasi klaster non infrastruktur tercatat Rp 2 triliun dari pagu Rp3,2 triliun.
Sehingga total anggaran untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp72,3 triliun.(tirto/red)
