Meulaboh —- Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS menegaskan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) harus dikelola oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, demi meningkatkan serapan anggaran dan menghindari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) seperti yang selama ini terjadi di daerah itu.
“Kami meminta kepada pemerintah agar mulai tahun depan (2022), dana otonomi khusus ini dikelola saja oleh setiap kabupaten/kota di Aceh agar serapan anggaran setiap tahun lebih maksimal,” kata Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS yang dihubungi dari Banda Aceh, Kamis.
Selama ini, kata dia, setiap tahun serapan dana otonomi khusus di Aceh setiap tahunnya selalu mengalami SILPA, akibat rendahnya serapan anggaran setiap tahunnya di lingkungan Pemerintah Aceh.
Pada tahun 2020 lalu, kata dia, SILPA dana DOKA Aceh mencapai Rp2,8 triliun lebih.
Menurut Ramli MS, kondisi tersebut terjadi akibat semua dana otonomi khusus Aceh selama ini dikelola oleh Pemerintah Aceh, dan tidak lagi diberikan kewenangannya untuk dikelola oleh masing-masing kabupaten/kota di Aceh.
Padahal, jika dana tersebut diberikan pengelolaan kegiatannya di setiap daerah, maka serapan anggaran tersebut akan lebih maksimal, guna meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat di setiap daerah.
“Sangat sayang jika pembangunan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat jika serapan dana DOKA Aceh ini selalu saja rendah setiap tahunnya. Padahal, pemerintah memberikan dana ini untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Aceh,” kata Ramli MS.
Untuk itu, ia meminta Gubernur Aceh agar memberikan kewenangan pengelolaan dana tersebut ke masing-masing kabupaten/kota di Aceh, agar ke depan pelaksanaan pembangunan di daerah semakin lebih lancar dan merata.
“Saya yakin dengan kebaikan Pak Gubernur, jika dana DOKA ini diberikan pelaksanaan kegiatannya di daerah, maka semua pembangunan Aceh akan lebih maksimal ke depan,” kata Ramli MS.*(ANTARA)*
