Banda Aceh – Pemerintah Aceh menduga Pj Gubernur Achmad Marzuki dijebak oknum di Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Aceh (R-APBA) 2024. Pemprov menduga ada oknum yang melakukan konspirasi dengan DPR Aceh.
“Terkait APBA 2024 sekali lagi kami pertegas, secara aturan jelas, bahwa pembahasan anggaran dilakukan oleh Banggar DPRA dengan TAPA. Jika hal ini dikondisikan sampai bertele-tele seperti ini, kuat dugaan ada indikasi kuat ada oknum TAPA sendiri yg bermain dengan Banggar dewan untuk pengkondisian memaksa dan menjebak gubernur untuk wajib hadir untuk kepentingan tertentu pada pembahasan anggaran 2024 yang belum pernah dilakukan sama sekali,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA kepada detikSumut, Rabu (15/11/2023).
Menurut MTA, ada sejumlah hal yang mendasari dugaan konspirasi di antaranya adanya kesepakatan Banggar dan TAPA pada April lalu untuk memaksa Pj gubernur menerima dan menjalankan kesepakatan kedua pihak tersebut. Kesepakatan itu di antaranya pembagian Otsus tahun 2024 menjadi 80:20 persen kepada kabupaten kota.
“Selama ini pembagiannya 60:40 persen. Secara tegas gubernur telah berulang kali menyampaikan bahwa gubernur menolak kesepakatan Banggar dan TAPA tersebut, karena tindakan tersebut masuk kategori menzalimi kab/kota. Penundaan pembahasan RAPBA 2024 berulang-ulang tanpa sekalipun dilakukan pembahasan tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara perundang-undangan,” jelas MTA.
MTA menjelaskan Marzuki telah menyampaikan dengan tegas kebijakan anggaran terhadap kabupaten kota di tengah melemahnya fiskal Aceh yang berpengaruh besar terhadap daerah tidak boleh dikurangi dari skema yang telah berjalan. Marzuki disebut meminta Otsus untuk kabupaten tidak dikurangi bila belum mampu ditambah.
“Dewan berkeinginan gubernur menerima perubahan skema untuk mengurangi jatah otsus kabupaten/kota 20 persen dengan potensi pengurangan mencapai Rp 400 miliar lebih dijadikan Pokir dewan menurut dapil masing-masing,” ujar MTA.
Pemerintah Aceh, kata MTA, menilai aneh karena dalam R-APBA 2024 telah tertuang berbagai arah kebijakan anggaran termasuk hal-hal strategis yang dipermasalahkan dewan. Namun pihak legislatif disebut masih menilai Marzuki tidak responsif.
“Padahal RAPBA sendiri tidak dibahas. Seharusnya RAPBA dibahas bersama TAPA nanti akan terlihat DIM dari RAPBA yang membutuhkan arah kebijakan yang mesti ditindaklanjuti. Dari berbagai macam DIM tersebut nantinya TAPA akan melaporkan kepada Gubernur hasil pembahasan,” kata MTA.
“Sampai saat ini TAPA tidak melaporkan hasil pembahasan dengan Banggar, mengapa? Krn RAPBA tidak dibahas. Artinya Dewan tidak menjalankan fungsinya secara baik. Dulu diawal-awal kepemimpinan Achmad Marzuki, dewan kompak meminta Sekda Pak Taqwallah sebagai Ketua TAPA harus diganti dengan alasan tidak k bisa menjembatani pembahasan anggaran yang baik, sekarang Sekda sudah diganti dengan Pak Bustami dan sudah berjalan satu tahun, apa kelemahan Sekda di mata dewan sampai RAPBA tidak pernah dibahas oleh Banggar dan TAPA. Ada apa?” lanjut MTA.
MTA meminta DPR Aceh menghentikan berbagai manuver yang semakin memperuncing masalah. Dia menyebutkan, Marzuki dalam menjalankan tugas taat kepada aturan Perundang-undangan.
“Kita berharap dewan bersama TAPA segera menggelar pembahasan RAPBA 2024 utk pengesahan anggaran tepat waktu. Hentikan semua manuver politik yang tidak sehat demi kepentingan rakyat yang lebih besar. Mari kita jalankan tugas dan fungsi kita masing-masing secara baik demi Aceh tercinta,” sebut MTA.”
Sumber : detik
