FANEWS.ID – Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRK Banda Aceh, Tati Mutia Asmara mengatakan laju inflasi di ibukota harus ditekan agar ekonomi masyarakat tumbuh.
Sebagai pusat kota provinsi, katanya, kota Banda Aceh justru punya banyak peluang pemasukan pendapatan daerah namun nampaknya belum maksimal.
“Saya inginkan agar pemerintah kota dan jajaran bekerja lebih keras lagi, efisien dan tidak terikat dengan belenggu politik,” ujar tokoh perempuan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banda Aceh.
Dari berbagai sektor pendapatan maka beberapa titik peluang UMKM harus terbuka lebar, tidak bertumpu pada satu atau dua bidang saja sehingga menjadi pendukung bagi sektor lainnya.
Tati yang juga Ketua Banleg menyebut kini muncul lagi pusat pembelajaan modern di kawasan Stui yang dulunya mengalami kebakaran dan sekarang buka kembali artinya ada sektor pemasukan bagi kota maupun peluang kerja.
“Yang paling penting di pemerintahan kota harus jernih misal bagaimana para tenaga kontrak diperhatikan tidak berdasarkan tendensi politik harus betul-betul diperhatikan tenaga mereka tidak terimbas dengan kondisi anggaran saat ini di Kota Banda Aceh,” jelasnya.
Dikatakan, mMereka telah memberikan dedikasi untuk pelayananan kota tercinta ini. Mereka merupakan terbaik dan punya kompetensi dalam bidangnya dan telah memberikan dedikasinya.
“Secara tata aturan PKS Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa dorongan memguatkan dalam sisi perundang undangan kepada Pemko terutama dalam menggali potensi daerah,” ungkapnya.
Pengelolaan dan penggalian pendapatan harus dipisahkan tidak satu badan, DPKK sehingga bisa menggali potensi daerah namun belum juga tuntas, diharapkan 2024 bisa berjalan sendiri agar laju gerak pendapatan lebih tinggi dari sebelumnya mengelola keuangan dengan baik.
“Pendapatan 2024 diprediksi Rp 220 milyar dan APBK Rp 1,2 triliun. (red/InfoPublik)
