Berita News terviral

Tiga Dinas Belum Ada Kadis Definitif, Anggota DPRK Desak Pj Wali Kota Segera Isi Kekosongan 

Oleh : AR Lubis    Editor : Redaksi    Selasa, 9 Mei 2023 - 12:52 WIB    Banda Aceh

Bagikan informasi Beritanya Via :
Bagikan informasi Beritanya Via :

0:00

 

Anggota DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad SPd MPd. Tiga Dinas Belum Ada Kadis Definitif, Anggota DPRK Desak Pj Wali Kota Segera Isi Kekosongan.  

Fanews.id, BANDA ACEH – Tiga dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sudah lama belum ada kepala dinas (kadis) yang definitif. Anggota DPRK Dr Musriadi SPd MPd mendesak Pj Wali Kota untuk segera mengisi kekosongan tersebut.

Baca Juga Artikel Beritanya:  Solidaritas Anggota DPRK Banda Aceh dengan Korban Kebakaran

Adapun ketiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) yaitu Dinas Satpol PP dan WH, Rumah Sakit Umum Meuraxa, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.

Kekosongan jabatan kepala dinas di Pemerintahan Kota Banda Aceh menjadi perhatian serius DPRK. Kita mendesak Pj Wali Kota agar segera melakukan pengisian jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan di OPD,” kata Anggota Komisi IV DPRK ini.

Baca Juga Artikel Beritanya:  Gerakkan Perekonomian Aceh, Pansus TNKA: Pelabuhan di Aceh Harus Hidup

Hal tersebut dilakukan, agar nantinya pemerintahan bisa berjalan secara lancar. Kekosongan jabatan yang berlarut-larut dikhawatirkan berdampak pada kurang maksimalnya kinerja eksekutif.

Pj Wali Kota H Bakri Siddiq, sambung politikus PAN ini, harus segera mempercepat pengisian jabatan, mutasi bahkan promosi jabatan di beberapa OPD yang selama ini hanya diisi Plt. Sebab kekosongan jabatan di sejumlah OPD, khususnya posisi kepala dinas sudah berlangsung cukup lama.

Baca Juga Artikel Beritanya:  Gelar Public Hearing, Ketua DPRK Banda Aceh Sampaikan Pentingnya Penurunan Stunting

“Meski sudah ditunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut, tapi kewenangan mereka terbatas dan tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat strategis layaknya pejabat definitif,” ucapnya.

“Banyaknya pejabat Plt membuat kinerja dan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal, karena mereka yang ditunjuk sebagai Plt tidak berani mengambil keputusan yang bersifat strategis,” demikian Musriadi.(*)

Baca Juga

Parlementerial

Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Usman, Sambut Hangat Kunjungan Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang untuk Berbagi Rencana Pembangunan Tahun 2023

Parlementerial

DPRA Tolak Proses PAW, Sekjen PNA: Akan Kita Bahas di Internal

Parlementerial

Pemko dan DPRK Banda Aceh Sepakati Roadmap Penyelesaian Utang 2022

Parlementerial

Dewan Ragu Venue PON Rampung Tepat Waktu

Parlementerial

“Ketua Komisi VI DPR Aceh Buka Pelatihan Kewirausahaan Santri Dayah

Parlementerial

Anggota DPRA Desak Pemerintah Cabut Aturan Baru JHT

Parlementerial

Wakil Ketua DPRA Sorot Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren

Parlementerial

Panggil 27 SKPA, Pansus BPBJ DPRA Temukan Program Berkode “Appendix”