Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi bersama Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, Kadinkes Aceh, Hanif, Plt. Ka. BPKA, Azhari dan Inspektur Aceh, Zulkifli mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD dengan Sekjen Kemendagri secara virtual di Ruang Rapat Biro Umum Setda Aceh, Banda Aceh, Jumat, (18/6/2021).
BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mawardi serta Asisten Administrasi Umum Iskandar AP., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bersama Kementerian Dalam Negeri.
Rapat yang digelar secara virtual itu diikuti dari Ruang Rapat Biro Umum Setda Aceh, Jumat (18/06/2021). Kegiatan itu turut diikuti Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr. Hanif, serta Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh (BPKA) Azhari.
Dari Kemendagri rapat itu dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dan Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak.
Ada tiga tujuan yang hendak dicapai melalui Rakor itu, yaitu, menyatukan langkah dan strategi percepatan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 guna menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Kemudian, untuk memberikan gambaran hasil analisa dan evaluasi realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 per 11 Juni 2021, termasuk informasi beberapa Pemda yang realisasi belanjanya rendah atau di bawah rata-rata nasional,” ujar Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori saat membuka Rakor.
Sedangkan yang ketiga, adalah untuk sinergisitas dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan stakeholders, terkait upaya peningkatan realisasi belanja APBD tahun anggaran 2021.
Dalam rapat juga dijelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1-2021 yang disebut masih terkontraksi sebesar 0,74 persen (y on y), tetapi mengalami perbaikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi Triwulan 4-2020 yang terkontraksi sebesar 2,19 persen (y on y).
Kemudian juga dibahas terkait trend enam bulan terakhir persentase realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia tahun anggaran 2020-2021.
Adapun provinsi dengan realisasi belanja APBD 2021 tertinggi yaitu Gorontalo dengan capaian realisasi mencapai 39,16 persen. Sedangkan realisasi terendah adalah Papua Barat dengan capaian 6,83 persen.
Selain itu, Rakor tersebut juga membahas langkah strategi percepatan realisasi APBD tahun anggaran 2021. Yaitu merealisasikan pelaksanaan belanja barang/jasa dan belanja modal serta memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik.
Langkah selanjutnya adalah merealisasikan belanja untuk penanganan Covid-19, jaringan pengaman sosial / bantuan sosial, dukungan vaksinasi dan insentif tenaga kesehatan. Terakhir adalah penyelesaian refocusing dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2021.
