FANEWS.ID – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyatakan pada skala nasional, Indonesia sudah meninggalkan bonus demografi. Namun, ada beberapa provinsi yang masih menuju puncak bonus demografi, salah satunya Aceh.
Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas). Struktur penduduk yang demikian dapat membawa keuntungan secara ekonomi akibat penurunan rasio ketergantungan (dependency ratio) dan bertambahnya usia produktif.
“Untuk skala nasional, kita sudah meninggalkan bonus demografi, karena puncak bonus demografi saat dependency ratio 44,33,” kata Hasto
Menurut Hasto, Aceh saat ini masih menuju bonus demografi karena usia produktif masih 67,56 persen.
“Sementara dependency ratio tahun 2023 masih cukup berat, yaitu 48,01,” ungkapnya saat kunjungan kerja ke Banda Aceh.
Dengan kondisi seperti itu, artinya setiap 100 orang bekerja di Aceh harus menanggung 48 orang. Dan puncak bonus demografi terjadi apabila yang bekerja dan yang ditanggung proporsinya kecil.
“Hal tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau mau naik pendapatan perkapitanya, di tahun itu, sedang hebat-hebatnya. Ini karena ke depan akan naik terus menuju ke angka yang berat,” paparnya.
“Jadi, secara nasional, kita sudah meninggalkan puncak bonus demografi. Makanya, kalau stunting nggak turun, sedih. Kita akan terjebak dalam middle income trap (MIT),” tambah Hasto.
MIT adalah sebuah kondisi di mana negara-negara berpendapatan menengah sulit meningkatkan posisi mereka ke pendapatan tinggi.
Menurut Hasto, provinsi Aceh mempunyai prospek di 2027 karena rasio ketergantungannya terendah. Namun, setelah 2027 Aceh akan meninggalkan puncak bonus demografi sehingga harus waspada.
Pasalnya, setelah tahun 2027, populasi menua (aging population) di Aceh akan melimpah karena angka harapan hidup meningkat.
“Kalau balitanya terlalu banyak, bisa digeber melalui pasang kondom, pasang IUD. Kalau lansianya terlalu banyak, bagaimana menurunkannya?” tanya Hasto di hadapan peserta Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh Tahun 2024.
Program mengurangi jumlah lansia tidak ada, tapi program mengurangi jumlah balita ada melalui program KB. Oleh karena itu, beban lansia tidak akan bisa ditolak.
Pada 2027 ke atas akan terjadi populasi menua di Aceh dan pada 2035 akan banyak nenek-nenek dan kakek-kakek yang panjang umur tetapi rata-rata pendidikan dan ekonominya rendah.
Untuk menyikapi hal tersebut, Hasto mengimbau data kependudukan harus dihidupkan. “Visi ke depan harus berbasis data. Data harus dihidupkan. Penting sekali untuk mengupas data,” pungkasnya. (InfoPublik/red)
