Headline Berita Hari Ini

Home / News

Rabu, 13 April 2022 - 13:55 WIB

Kemendagri Bakal Tarik Biaya Akses NIK Rp1.000

0:00

 

Pemerintah akan menarik biaya bagi lembagai yang mau mengakses data kependudukan(CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

FANEWSID, – Pemerintah berencana menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependudukan (NIK) di database kependudukan. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebut aturan akan berlaku bagi lembaga pengguna database kependudukan.

Biaya juga akan dikenakan jika suatu lembaga mengakses unsur data kependudukan lain. Detail biaya sedang dirumuskan dalam rancangan peraturan pemerintah penerimaan negara bukan pajak (RPP PNBP).

Baca Juga Artikel Berita nya   "Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Penggunaan PeduliLindungi di Ruang Publik

“Sudah disosialisasikan juga ke berbagai lembaga sesuai rapat terdahulu untuk akses NIK Rp1.000 per akses NIK,” kata Zudan melalui pesan singkat, Rabu (13/4).

Zudan mengatakan selama ini biaya akses digratiskan. Pemerintah yang menanggung semua beban biaya itu lewat anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Selanjutnya, biaya akses akan diterapkan agar pemerintah memiliki dana untuk perawatan sistem data kependudukan. Selama ini, server data kependudukan belum pernah diperbaiki karena tak ada anggaran.

Baca Juga Artikel Berita nya   Kasus Omicron Terus Bertambah, Kemenkes Gencarkan Layanan Telemedisin

Zudan menyampaikan bahwa perangkat keras server data kependudukan sudah berusia sepuluh tahun dan sudah tidak punya garansi. Suku cadang perangkat keras itu pun sudah tak ada di pasaran.

“Memang sudah saatnya server-server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih,” tuturnya.

Sebelumnya, Zudan mengungkap server data kependudukan tak pernah diperbarui karena tak ada anggaran. Kemendagri sudah empat kali mengajukan anggaran, tetapi selalu ditolak Kementerian Keuangan.

Baca Juga Artikel Berita nya   "Tingkatkan Produksi Pertanian di Aceh, Bendungan Rukoh Ditargetkan Rampung Tahun 2023

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim juga menyoroti hal itu. Dia khawatir hal itu berdampak pada keamanan data penduduk Indonesia.

“Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan. Hampir 200 juta data kependudukan yang tersimpan di data center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terancam hilang atau musnah,” ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/4).

sumber : cnnindonesia”

Baca Juga

News

Komisi I DPR Kunjungi Rumah Andika Perkasa Hari Ini

News

Kepesertaan Aceh Dalam Program Kesehatan Capai 99 persen

Aceh Besar

Kadis Pendidikan Dayah Tutup Training Center SQK ke-3

Ekonomi

PLN Menambah Satu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik di Langsa

Aceh Besar

Pj Bupati Ajak Mahasiswa Kembangkan Wisata Lhoong

Info Haji

Kemenag Siapkan Alur Pergerakan Jemaah saat Puncak Haji Armina

Aceh Besar

Pj Bupati Aceh Besar Surati Raja Arab Minta Bantuan 3000 Al Quran Cetakan Madinah

News

PT SBA Perkenalkan Praktik Tambang Berkelanjutan kepada Peserta International Summer School Program 2024