Foto: Antara/Dhemas
FANews.Id | Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia memiliki potensi cukup besar dalam industri keuangan yang berbasis syariah. Hal ini dikeranakan, kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia termasuk, industri keuangan syariah didalamnya.
Melihat potensi cukup besar di dunia industri keuangan syariah selama kurun tiga dekade yang mengalami peningkatan cukup signitifkan. Pemerintah langsung mengambil langkah cepat aksinya korporasi menggabungkan Bank milik negara (BUMN) berbasis Syariah seperti, Bank Mandiri, BNI dan BRI dijadikan satu yakni, Bank Syariah Indonesia (BSI).
BSI sah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Februari lalu. Kahadiran BSI bisa menjangkau dibeberapa daerah di Indonesia termasuk wilayah Jatim untuk memberi layanan yang lengkap pada masyarakat. Di sisi lain, kehadiran BSI di mampu bersaing di tingkat global.
CEO BSI Regional IX Surabaya, Ali Muafa mengatakan, kehadiran BSI sebagai barometer perbankan syariah di Indonesia tentunya, menjadi harapan dapat membantu menumbuhkan perekonomian nasional termasuk wilayah Jatim sendiri.
“BSI memiliki komitmen untuk fokus menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dalam ekosistem yang terintegrasi, melayani segmen retail dan consumer, serta mengembangkan segmen bisnis distribusi barang (wholesaler),” jelas Ali Muafa saat dihubungi Warta Ekonomi di Surabaya, Sabtu (24/7/2021).
Hingga saat ini Ali menyebutkan, jumlah nasabah segmen UMKM di Jatim sudah mencapai 34 ribu nasabah. Sementara dana yang digelontorkan BSI Jatim pada pelaku UMKM Jatim sebasar Rp Rp 4,8 Triliun.
“Masih sangat banyak UMKM di Jatim yang belum menjadi nasabah BSI, Namun kami mempunyai strategi dalam membantu UMKM yang bisa bersinergi dengan Pondok Pesantren yang ada di Jatim. Harapan Kami di tahun pertama BSI Regional IX Surabaya bisa menjalin kerjasama serta menyalurkan pembiayaan sebasar 20 persen dari total Pondok Pesantren yang ada di Jatim,” ujarnya.
Disinggung bidikan BSI untuk UMKM yang bersinergi dengan pondok pesantren di Jatim ? Secara tegas Ali mengatakan, bahwa pihaknya terus mendorong pengembangan industri keuangan berbasis syariah dilingkup pondok pesantren khususnya Jatim.
“Kami biasanya menargetkan pelaku UMKM di lingkungan pondok pesantren. Hal ini sesuai dengan komitmen BSI yakni, fokus menumbuhkan segmen UMKM dan membantu dalam pembiayaan,” ungkapnya.
Menanggapi langkah BSI mendorong UMKM di Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, bahwa keberadaan Usaha UMKM mampu menjadi tulang punggung perekonomi Jatim dengan mencatat 56,94 persen kontribusi terhadap Produk Demostik Regional Bruto (PDRB) Jatim tahun 2019 lalu.
“Untuk itu Pemprov Jatim terus mendorong pelaku UMKM Jatim terus meningkatkan produksi dan meningkatkan kualitasnya agar bisa bersaing produk asing. Perlu diingat, UMKM adalah bagian penggerak ekonomi Jatim dan nasional,” ujar Khofifah.
Tidak hanya itu saja, perempuan nomer satu di Jatim ini juga mendukung UMKM dilingkungan pondok pasantren yang tercatat 6.864 pondok pesantren untuk pengembangan ekonomi berbasis syariah
“Saat ini pemprov Jatim terus monitor kelanjutan proyek KIH (Kawasan Industri Halal) yang berada di Sidoarjo. Kami berharap proyek ini bisa terealisasi dengan baik,” pungkas Khofifah.[Warta Ekonomi]
