FANEWS.ID – Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan pemerintah daerah untuk saling mengevaluasi diri dalam proses penyusunan anggaran dan rencana pembangunan.
Evaluasi tersebut diberikan setelah sebelumnya Jokowi melihat ketidaksinkronan antara kementerian dengan pemerintah daerah saat melaksanakan proyek pembangunan.
“Saya berikan contoh, pemerintah pusat pembangunan bendungan, jadi. Bangun lagi irigasi primer, jadi. Tapi irigasi sekunder, irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan. Airnya enggak sampai ke sawah-sawah yang kita miliki,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan pada Musrenbangnas Tahun 2024 di Jakarta Convention Centre, Senin (6/5/2024).
Dia juga meminta setiap kementerian harus mau meminta izin kepada setiap pemerintah daerah saat akan membangun proyek nasional. Dia meminta setiap ASN di kementerian untuk tak segan mengetuk pintu dan permisi setiap mengajukan proposal pembangunan.
“Oleh sebab itu saya juga ingin mengingatkan kepada kementerian juga kalau punya rencana itu disampaikan ke daerah yang ingin ketetapan. Diketuk pintu, siap enggak kalau kita bangun, waduk ditata,” kata dia.
Jokowi menegaskan apabila ada pemerintah daerah yang menyatakan tidak siap, dia meminta agar pemerintah terkait untuk segera memindahkan proyek tersebut ke daerah lainnya yang dianggap lebih membutuhkan.
“Siap enggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekundenya, irigasi tersiernya di [pemerintah] daerah. Kalau enggak sanggup kita geser ke provinsi yang lain,” kata dia.
Di sisi lain, dia juga menyinggung pemerintah daerah yang menurutnya tak konsisten. Mengaku siap saat di awal, namun di pertengahan proyek pembangunan baru mengaku tak sanggup karena APBD-nya kurang.
“Tapi biasanya kalau ditanya sanggup? Sanggup pak. Begitu sudah selesai, waduh berat Pak, APBD kita habis pak,” kata dia.
Dia meminta pemerintah daerah ikut aktif dalam menentukan pembangunan dan mau ikut memberikan usul kepada pemerintah pusat. Sehingga pembangunan yang dikerjakan pemerintah pusat dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di akar rumput.
“Sekali lagi, programnya harus in-line, harus seirama. Jangan sampai pusat ke kanan daerah malah ke kiri. Semuanya harus in-line. Misalnya, pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengkonversi sawah jadi properti, enggak sinkron!” kata Jokowi. (tirto/red)
